Trump Usulkan Nama Baru untuk AI, Dorong Publik Pilih Nama Terbaik

Kendari, ıNarasikita - Donald Trump mengajukan rencana perubahan istilah teknologi kecerdasan buatan dengan mengusulkan tiga alternatif baru: Superior Intelligence (SI), Extreme Intelligence (EI), dan Supreme Intelligence (SI). Dalam unggahan di akun media sosial miliknya, Trump menyampaikan bahwa istilah "Artificial Intelligence" dianggap kurang representatif dan terlalu kaku oleh sebagian besar masyarakat. Ia menilai bahwa nama-nama baru tersebut lebih mencerminkan potensi dan dampak revolusioner dari teknologi yang sedang berkembang pesat.

Pemilihan nama tersebut dilakukan melalui polling daring yang dihadirkan di platform Truth Social. Meski tiga opsi awal disediakan, Trump kemudian memutuskan untuk menyingkirkan "Supreme Intelligence", menyisakan dua kandidat utama. Berdasarkan pemantauan pada Senin (21/9), "Extreme Intelligence" berhasil meraih dukungan terbesar dengan perolehan suara sebesar 50,2 persen, menunjukkan preferensi publik terhadap nama yang dianggap lebih menekankan kekuatan dan intensitas teknologi tersebut.

Trump menegaskan bahwa polling ini merupakan bentuk partisipasi publik dalam membentuk narasi teknologi masa depan. Ia menyampaikan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap AI dinilainya sebagai "hoaks" yang berlebihan, sekaligus menegaskan komitmennya terhadap percepatan inovasi tanpa regulasi yang menghambat. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintahannya dalam mempercepat adopsi AI, termasuk rencana pertemuan dengan pemimpin perusahaan teknologi besar.

Namun, di tengah dinamika tersebut, muncul perbedaan pandangan dari kalangan ilmuwan dan pemimpin teknologi. CEO Anthropic, Dario Amodei, serta Sam Altman, CEO OpenAI, menyatakan perlunya pelambatan pengembangan AI demi mencegah risiko serius, termasuk ancaman terhadap keamanan manusia. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, telah menerbitkan perintah eksekutif untuk membentuk tim khusus pengawasan keselamatan AI, menunjukkan kecenderungan regulasi yang lebih ketat di tingkat negara bagian.