Tunjangan Guru Belum Cair, DPR Minta Pencairan Segera

Kendari, ıNarasikita - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan pemerintah untuk segera menyelesaikan pencairan tunjangan profesi guru yang telah menunggak selama tiga bulan. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh ketiadaan dana, melainkan akibat hambatan prosedural di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa surat permohonan pencairan telah dikirim oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejak beberapa waktu lalu, bahkan sebelum pergantian kepemimpinan di Kemenkeu.

Menurut Lalu, banyak keluhan dari guru di berbagai wilayah yang merasa dirugikan karena hak mereka belum terbayar meski sudah memenuhi syarat dan kinerja telah diverifikasi. Ia menekankan bahwa tunjangan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, dan penundaan tidak dapat dibenarkan secara kebijakan maupun moral. Ia meminta Menteri Keuangan yang baru segera meninjau kembali berkas permohonan tersebut agar proses pencairan dapat dilakukan tanpa penundaan lebih lanjut.

Dalam pernyataannya, Lalu menegaskan bahwa anggaran untuk tunjangan profesi guru sudah disetujui oleh DPR dan dialokasikan secara rutin setiap tahun. Oleh karena itu, ia menolak alasan kekurangan dana sebagai pembenaran atas keterlambatan. Ia memberi tenggat waktu satu minggu bagi Kemenkeu untuk menyelesaikan pencairan, dengan imbauan agar birokrasi yang rumit tidak menjadi penghambat terhadap hak dasar para guru. “Jangan sampai kesejahteraan pendidik jadi korban dari proses yang terlalu berbelit,” tegasnya.

Ia juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki sistem pendidikan nasional melalui berbagai program strategis seperti revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan perluasan status guru penuh waktu. Program seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Medical Science University, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berupaya membangun pendidikan yang berkualitas. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut harus diikuti dengan penyelesaian administrasi keuangan yang cepat dan transparan.