Wamen Perminyakan Irak Ditangkap, Harta Rp177 M Disita

Kendari, ıNarasikita - Pihak berwenang Irak berhasil mengamankan uang tunai senilai sekitar US$10 juta (setara Rp177 miliar), beserta 35 properti dan enam kendaraan mewah, sebagai bagian dari operasi penegakan hukum terhadap korupsi di sektor energi. Aset tersebut disita dari Alaa Mohsen Khalaf, mantan direktur kantor Adnan al-Jumaili, yang pernah menjabat sebagai wakil menteri perminyakan untuk urusan penyulingan. Penyitaan ini dilakukan oleh Dewan Kehakiman Tertinggi Irak sebagai bagian dari penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran negara.

Hakim investigasi dari Pengadilan Kriminal Pusat Baghdad, yang menangani kasus pemberantasan korupsi, mengungkapkan bahwa sekitar US$5,3 juta (Rp93,81 miliar) disita dalam bentuk mata uang Irak, sementara sisanya, senilai US$5,5 juta (Rp97,35 miliar), berupa dolar AS. Seluruh aset tersebut merupakan bagian dari hasil penyelidikan yang terus berkembang, menunjukkan skala besar pelanggaran yang melibatkan pejabat tinggi di sektor perminyakan. Proses penyitaan telah dilakukan secara resmi dan berlaku hukum.

Adnan al-Jumaili, sang mantan wakil menteri, kini telah ditahan atas tuduhan penyalahgunaan dana publik dan pemberian kontrak ilegal. Ia sebelumnya dipecat pada bulan Juni karena pelanggaran tersebut. Pihak kejaksaan kini tengah memeriksa kesaksian yang diberikannya sebagai bagian penting dari proses penyidikan. Penyitaan aset ini merupakan bagian dari kampanye nasional pemberantasan korupsi yang diluncurkan pemerintah Irak pada 28 Juni, bekerja sama erat dengan Dewan Kehakiman Tertinggi.

Sejak peluncuran kampanye, puluhan tokoh dari berbagai lapisan—termasuk pejabat, mantan anggota parlemen, pengusaha, dan aktor kunci di sektor perminyakan—telah ditahan. Operasi penyelidikan terus berlanjut di Baghdad dan sejumlah provinsi lain, dengan fokus pada pengungkapan jaringan korupsi dan pemulihan dana negara yang telah hilang. Tujuan utama adalah menegakkan akuntabilitas dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.