Wamendagri Dorong Optimalisasi Aset Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kendari, ıNarasikita - Wakil Menteri Dalam Negeri menyerukan komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk memastikan aset milik daerah, baik Barang Milik Daerah (BMD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa aset-aset tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan modal strategis yang harus memberikan kontribusi nyata terhadap pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta percepatan pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal.

Dalam kesempatan penyerahan sertifikat tanah aset BMD dan BUMD di Banjarbaru, ia menekankan bahwa sertifikasi merupakan langkah krusial untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian kepemilikan. Dengan dasar hukum yang jelas, aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal, termasuk untuk investasi, pinjaman, atau pengembangan layanan publik tanpa risiko hukum.

Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pemanfaatan aset setelah penyerahan, khususnya dalam konteks Program Local Service Delivery Project (LSDP). Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya pada tahap penyerahan, tetapi harus diikuti dengan pengawasan, pemeliharaan, dan evaluasi berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Wamendagri menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif seperti Komisi II DPR RI menjadi kunci keberhasilan kebijakan pengelolaan aset. Ia berharap momentum penyerahan sertifikat menjadi awal dari transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.