Ditemukan 3561 berita untuk “hukum”
Seminar nasional oleh IA-ITB Papua dan Papua Barat tekankan penguatan investasi, SDM lokal, dan kolaborasi untuk maksimalkan manfaat sumber daya alam.
22 Oktober 2026
Pemerintah sedang menyusun estimasi Kebutuhan Hidup Layak untuk menentukan UMP 2027, dengan evaluasi data dan konsultasi dengan lembaga tripartit.
22 Oktober 2026
OJK resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa denda triliunan rupiah kepada tiga perusahaan saham atas pelanggaran manipulasi pasar dan pengaburan identitas pemesan saham.
22 Oktober 2026
Kubu Sarwendah menyatakan bukti-bukti yang diajukan Ruben dalam gugatan hak asuh anak di PN Jakarta Selatan tidak mengejutkan dan diduga hanya upaya penggiringan opini.
22 Oktober 2026
Ruben Onsu menghadirkan 61 bukti dalam sidang gugatan hak asuh anak di PN Jaksel, sementara Sarwendah bersikap tenang dan siap mengajukan bukti lawan minggu depan.
22 Oktober 2026
Polri menetapkan tiga korporasi asing sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, sementara aktivis menekankan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab penuh atas pencegahan dan penegakan hukum.
22 Oktober 2026
Hasil referendum di Alberta menunjukkan dominasi dukungan terhadap tetap menjadi bagian Kanada, meski sejumlah kelompok terus memperjuangkan kemerdekaan secara politik.
22 Oktober 2026
Singapura menolak pernyataan bahwa asap karhutla merupakan kontribusi alam, menekankan kebakaran disebabkan aktivitas manusia dan menuntut respons serius dari Indonesia.
22 Oktober 2026
Jaksa menolak seluruh argumen dalam nota perlawanan terdakwa Don Ritto dalam kasus TPPU, menegaskan bahwa dalil tersebut telah tercakup dalam dakwaan dan harus dibuktikan dalam proses persidangan.
22 Oktober 2026
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menolak usulan yang menghilangkan unsur kerugian negara dari definisi korupsi, menekankan pentingnya pencegahan dan supremasi hukum.
22 Oktober 2026
Wakil Ketua Umum PBNU, Gus Ipul, dukung KPK usut dugaan politik uang di Muktamar NU, sekaligus ancam tuntut pengurus cabang yang melaporkan tanpa bukti.
22 Oktober 2026
Anggota DPR menilai pencapaian pemulihan aset negara Rp28,6 triliun sepanjang 2025 perlu diapresiasi, namun penegakan hukum harus lebih dari sekadar pengembalian uang.
22 Oktober 2026