11 BPR Ditutup Tahun Ini, Total 38 Sejak 2024

Kendari, ıNarasikita - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan operasional 11 bank yang berstatus Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang tahun 2026, dengan yang terakhir adalah BPR di Bekasi yang dicabut izin usahanya pada 19 Agustus. Penutupan ini berlaku efektif seketika, menghentikan semua aktivitas operasional dan menutup seluruh kantor cabang.

Proses penyelesaian terhadap hak nasabah serta kewajiban keuangan dari masing-masing bank yang ditutup akan dikelola oleh tim likuidasi yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Seluruh tindakan hukum terkait aset dan kewajiban bank, termasuk pengajuan gugatan atau penarikan aset, dilarang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham tanpa persetujuan tertulis dari LPS.

Sejak 2024 hingga 2026, total jumlah BPR dan BPR Syariah (BPRS) yang ditutup mencapai 38 institusi. Pada 2024, sebanyak 20 BPR/BPRS mengalami pencabutan izin, disusul 7 institusi pada 2025, dan 11 di tahun 2026. Daftar ini mencakup nama-nama seperti BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, Perumda BPR Bank Cirebon, serta BPR Syariah Hasanah Mandiri.

Proses likuidasi yang dilakukan LPS bertujuan menjamin keamanan simpanan nasabah serta memastikan penyelesaian kewajiban secara adil dan transparan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan menekan risiko sistemik dari lembaga keuangan yang mengalami kondisi keuangan tidak sehat.