19 Negara G20 Sepakat Tangkal Produk Murah China

Kendari, ıNarasikita - Dalam pertemuan dua hari para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di North Carolina, Amerika Serikat mengungkapkan bahwa 19 dari 20 negara anggota telah menyetujui langkah kooperatif untuk menangani aliran produk murah yang dianggap merusak keseimbangan perdagangan global. Hanya China yang tidak menyertai kesepakatan tersebut, menunjukkan ketegangan yang kian memburuk dalam isu perdagangan internasional.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan bahwa lonjakan ekspor dari negara dengan sistem ekonomi non-pasar telah menciptakan tekanan besar terhadap sektor manufaktur di berbagai wilayah. Ia menyoroti China sebagai negara dengan surplus transaksi berjalan terbesar dan paling tidak berkelanjutan di dunia, yang secara langsung memicu ketegangan ekonomi global. Menurut Bessent, kebijakan tarif impor yang diterapkan AS sebelumnya telah menggeser aliran barang China ke pasar lain, yang kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional negara-negara mitra.

Bessent menyampaikan bahwa peringatan terhadap dampak ekspor murah telah disampaikan sejak awal era kedua Trump, dengan prediksi bahwa barang China akan mencari pasar alternatif. “Kini, realitas telah membuktikan dugaan itu. Dunia harus bertindak serius untuk melindungi pekerjaan dan basis produksi dalam negeri,” ujarnya dalam pernyataan resmi setelah pertemuan berakhir. Pernyataan ini menandai upaya terkoordinasi yang semakin kuat di antara negara-negara maju untuk mencegah distorsi pasar akibat kebijakan perdagangan yang tidak seimbang.

Langkah yang diusulkan mencakup penerapan mekanisme tarif protektif dan pemantauan lebih ketat terhadap aliran barang impor dari negara dengan praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Inisiatif ini disebut sebagai bentuk “benteng tarif” yang meniru pendekatan pemerintahan Trump, namun kini diterapkan secara kolektif oleh mayoritas anggota G20. Tujuannya adalah menjamin keberlanjutan ekonomi global dan menekan praktik ekspor yang merugikan negara lain.