Rabu, 9 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

3.868 ASN Thailand Dipecat Usai Skandal Manipulasi CPNS

Pemerintah Thailand memecat 3.868 pegawai negeri yang terbukti memanipulasi hasil ujian seleksi, akibat jaringan korupsi yang melibatkan suap hingga ratusan juta baht.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 1 September 2026, 23.28 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
3.868 ASN Thailand Dipecat Usai Skandal Manipulasi CPNS
Foto: CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Thailand telah mengeluarkan 3.868 pejabat dari posisinya setelah terbukti melakukan manipulasi hasil ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada akhir tahun lalu. Keputusan pemecatan ini diambil berdasarkan hasil investigasi menyeluruh oleh komite pengawas administrasi lokal di 76 provinsi, yang menemukan adanya praktik suap sistematis dalam proses rekrutmen.

Sebanyak 5.925 kandidat yang mengikuti seleksi tahun lalu tercatat terlibat dalam skandal tersebut, namun hanya 3.868 di antaranya yang telah berhasil direkrut dan ditempatkan di berbagai kantor pemerintah daerah. Pemecatan terhadap mereka dilakukan karena nilai ujian mereka telah dimanipulasi secara ilegal demi memastikan kelulusan dan penempatan di instansi pemerintah.

Menurut pejabat tinggi Departemen Administrasi Lokal, sekitar 140 dari pejabat yang dipecat sebelumnya telah mengundurkan diri secara sukarela. Meskipun demikian, proses hukum tetap akan dilanjutkan terhadap mereka, karena pengunduran diri tidak membebaskan dari tanggung jawab hukum. Pihak berwenang menegaskan bahwa seluruh kasus akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Korupsi dalam rekrutmen ini melibatkan praktik pemberian suap yang berkisar antara 350.000 hingga 800.000 baht per kandidat, tergantung pada posisi yang diincar. Jumlah tersebut setara dengan Rp187 juta hingga Rp427 juta, dengan total uang yang masuk ke jaringan korupsi mencapai miliaran baht. Sebanyak 480.000 orang telah mendaftar untuk ujian tersebut, menunjukkan skala besar dari praktik tersebut.

Pemerintah akan menggantikan pejabat yang dipecat dengan kandidat cadangan pada bulan Oktober mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyelamatkan integritas sistem birokrasi negara, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya