8 Pasal Pemakzulan Diajukan Terhadap Menhan AS Hegseth

Kendari, ıNarasikita - DPR Amerika Serikat mengumumkan pengajuan delapan pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth, menandai langkah hukum paling signifikan terhadap pejabat militer tingkat tinggi dalam dekade terakhir. Pengajuan ini didasarkan pada temuan investigasi yang menyatakan adanya operasi militer rahasia tanpa persetujuan Kongres, termasuk kegiatan di wilayah Iran dan Venezuela. Dugaan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kewenangan presiden dan konsekuensi hukum atas tindakan militer eksternal tanpa kontrol parlemen.

Ketua Komite Pertahanan DPR, yang turut menandatangani surat pengajuan, menegaskan bahwa tindakan Hegseth melanggar konstitusi dan menodai prinsip demokrasi yang menempatkan Kongres sebagai penentu kebijakan perang. Ia menyatakan bahwa operasi yang dilakukan di negara-negara yang tidak dalam kondisi perang resmi harus mendapat persetujuan formal dari legislatif. Dalam pernyataan resmi, ia menekankan bahwa kekuasaan perang bukan domain pribadi pejabat pemerintah, tetapi bagian dari sistem penyeimbang kekuasaan.

Beberapa pasal dalam pengajuan mencatat adanya keterlibatan langsung Hegseth dalam pengambilan keputusan strategis tanpa konsultasi dengan badan keamanan nasional atau anggota Kongres. Investigasi juga mengungkapkan bahwa dana operasional digunakan secara tidak transparan, tanpa audit publik. Hal ini memicu tuntutan dari anggota parlemen dari kedua partai untuk meninjau kembali struktur otoritas militer dan kebijakan keamanan nasional secara keseluruhan.

Proses pemakzulan kini akan masuk ke tahap evaluasi oleh Komite Hukum DPR, yang akan menilai cukup tidaknya bukti untuk melanjutkan ke sidang pleno. Jika disetujui, Hegseth akan menjadi pejabat tinggi pertama dalam sejarah AS yang menghadapi proses pemakzulan atas tindakan militer di luar wewenang. Pemilihan ini menunjukkan ketegangan yang meningkat antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan pertahanan negara.