Airlangga Soroti Ketidakseimbangan Penilaian Rating Global terhadap Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keheranan terhadap standar penilaian yang diterapkan lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia, khususnya soal konsistensi dalam menilai indikator fiskal makro. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal Indonesia jauh lebih hati-hati dibanding banyak negara maju dan tetangga, namun tetap dihadapkan pada penilaian yang dinilainya terlalu ketat.

Dalam paparannya di acara BIG Downstream Insights 2026, Airlangga memaparkan data rasio utang terhadap PDB Indonesia yang berada di level 41 persen, sementara defisit anggaran terus dipertahankan di bawah 3 persen. Ia membandingkan kondisi ini dengan Amerika Serikat yang memiliki defisit 5,8 persen dan utang terhadap PDB mencapai 123,3 persen, India dengan defisit 4,4 persen dan rasio utang 83,10 persen, serta Jepang yang memiliki utang 248,7 persen meski defisit anggaran hanya minus 0,6 persen.

Airlangga juga menyebut Singapura sebagai contoh lain, di mana meski memiliki surplus anggaran sebesar 1,9 persen, rasio utang terhadap PDB mencapai 171,3 persen. Dari perbandingan ini, ia menyoroti ketidaksesuaian dalam penilaian global yang menurutnya tidak mencerminkan realitas fiskal yang lebih stabil di Indonesia. Ia mempertanyakan motif di balik penilaian yang dianggap diskriminatif: apakah murni ekonomi, atau ada faktor lain yang memengaruhi keputusan lembaga tersebut.

Di tengah tekanan tersebut, Airlangga menegaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap kuat. Meski proyeksi pertumbuhan global oleh lembaga seperti IMF dan World Bank berada di kisaran 3 persen, ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi, mencapai 5,45 persen pada semester pertama tahun ini. Ia optimistis angka tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun, menunjukkan ketahanan struktural yang kokoh di tengah dinamika global.