Petani Karet Keluhkan Dukungan Pemerintah yang Minim

Kendari, ıNarasikita - Kondisi perkebunan karet rakyat di Indonesia terus memburuk akibat minimnya bantuan dari pemerintah, seiring tren peralihan lahan ke tanaman kelapa sawit. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR RI, perwakilan Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) dari Sumatra Selatan menyampaikan bahwa tanaman karet rakyat mayoritas berusia tua, berasal dari masa tanam era 1980-an hingga 2000-an, dan kini hanya sekitar 300 ribu hingga 400 ribu hektare yang masih produktif.

Ketua DPW Apkarindo Sumatra Selatan menegaskan bahwa petani karet tidak mendapatkan fasilitas dasar seperti bantuan bibit atau pupuk, berbeda dengan sawit yang mendapat insentif hingga Rp60 juta per hektare untuk peremajaan. Ia menyebut karet menjadi komoditas "anak tiri" karena tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah dari tingkat kabupaten hingga pusat, meski sebagian besar perkebunan karet dikelola oleh petani rakyat.

Kenaikan harga karet terkini belum mampu memperbaiki kondisi karena sebagian besar kebun sudah mengalami over tapping atau penyadapan berlebihan, sehingga hasil produksi menurun drastis. Banyak petani memilih beralih ke sawit karena lebih menguntungkan secara ekonomi—kayu karet dijual cepat, lahan diganti dengan sawit yang memberi hasil lebih cepat. Akibatnya, jumlah pabrik pengolahan karet di Sumatra Selatan turun dari 30 menjadi 19, dengan sebagian besar beroperasi di bawah kapasitas karena kekurangan bahan baku.

Data menunjukkan produksi karet Indonesia merosot dari 3,68 juta ton pada 2017 menjadi 2,1 juta ton pada 2025. Pada September 2026, dari 157 unit crumb rubber, 60 di antaranya sudah berhenti beroperasi. Profesi penyadap karet juga semakin ditinggalkan karena upah harian hanya berkisar Rp50.000 hingga Rp60.000, jauh di bawah standar hidup layak.

Petani meminta pemerintah segera memberikan dukungan berupa bantuan pada masa tanam, termasuk penyediaan bibit dan pupuk terjangkau. Mereka juga mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Karet yang pendanaannya berasal dari pungutan ekspor atau cess karet, guna mendukung peremajaan, riset, pengembangan SDM, dan industri hilir. Dengan tidak segera ditangani, Supartijo memperingatkan bahwa dalam sepuluh tahun ke depan, karet sebagai komoditas nasional bisa lenyap dari perkebunan rakyat.