Aktivis Malaysia Desak Indonesia Buka Identitas Perusahaan Terkait Karhutla

Kendari, ıNarasikita - Belasan aktivis lingkungan dari Greenpeace Malaysia dan Himpunan Advokasi Rakyat (RA) Malaysia menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, menuntut pemerintah Indonesia mengungkap identitas perusahaan pemegang konsesi lahan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Indonesia. Aksi ini digelar sebagai respons atas penyebaran kabut asap yang mencapai tingkat sangat tidak sehat di beberapa wilayah Malaysia, Filipina, dan Singapura akibat kebakaran di Kalimantan dan Sumatra. Mereka menekankan bahwa masyarakat di negara-negara tersebut mengalami dampak serius terhadap kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup setiap musim kemarau.

Dalam orasi dan aksi pengibaran spanduk, aktivis menegaskan bahwa pengakuan pemerintah Indonesia atas adanya keterlibatan perusahaan asing harus disertai bukti konkret yang dapat diakses publik. Mereka menilai bahwa pernyataan tanpa data terbuka hanya menjadi retorika tanpa akuntabilitas. "Kami menyambut pengakuan tersebut sebagai langkah awal, tetapi tanpa bukti yang transparan, masyarakat tidak memiliki dasar untuk menuntut pertanggungjawaban," tegas campaign manager Greenpeace Malaysia, Heng Kiah Chun, dan ketua HARAM, Brendon Gan, dalam pernyataan bersama. Mereka menekankan pentingnya pengungkapan informasi melalui mekanisme resmi, seperti Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (AATHP) maupun dialog bilateral.

Kualitas udara di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru, mencatat level PM2.5 mencapai 164,9 µg/m³ pada Kamis pagi, menunjukkan kondisi udara sangat tidak sehat. Beberapa area, termasuk ring 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor, hutan lindung Liang Anggang, dan kawasan Pengayuan di perbatasan Kabupaten Tanah Laut, mengalami kebakaran lahan dengan luas mencapai 1.263 hektare dalam dua bulan terakhir. Asap tebal yang menyelimuti jalan raya dan area permukiman membuat jarak pandang berkurang drastis, bahkan mencapai di bawah 10 meter dalam kondisi puncak. Warga dan pejalan kaki terpaksa menggunakan masker, meski sebagian besar masih mengalami iritasi saluran napas.

Guru bantu di TK Al Hidayah, Rizma Nur Fatimah, 19 tahun, mengungkapkan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Sekolahnya sempat diliburkan selama dua minggu akibat kabut asap pekat yang menyelimuti area sejak awal Agustus. Ia menyebutkan bahwa bahkan setelah pintu dan jendela ditutup rapat, asap tetap masuk ke dalam ruangan. Banyak anak didik mengalami batuk, sesak napas, dan gangguan pernapasan, yang berdampak pada proses belajar mengajar. "Kakak berdiri, melihat kaki aja nggak bisa. Nggak bisa sama sekali," ujarnya, menggambarkan kondisi saat kabut mencapai puncak keparahan.

Aktivis menekankan bahwa solusi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan pernyataan publik atau klaim tanpa bukti. Mereka menyerukan agar pemerintah Indonesia memperkuat transparansi melalui pengungkapan data konsesi lahan, serta mempercepat koordinasi dengan otoritas Malaysia untuk memastikan pertanggungjawaban hukum dan lingkungan. Dengan demikian, masyarakat sipil, lembaga pengawas, dan parlemen di Malaysia dapat melakukan tindak lanjut sesuai yurisdiksi masing-masing.