Anggaran Kebencanaan Sultra Di Bawah MBG, Ancaman Kesiapsiagaan Meningkat

Kendari, ıNarasikita - Realisasi anggaran penanggulangan bencana di Sulawesi Tenggara pada tahun ini tercatat hanya sebesar Rp21,7 miliar, jauh di bawah alokasi anggaran pembangunan (MBG) yang mencapai Rp1,2 triliun. Perbandingan ini menunjukkan ketimpangan signifikan dalam prioritas anggaran, yang berpotensi melemahkan kapasitas daerah dalam merespons bencana alam secara cepat dan efektif. Keterbatasan dana tersebut menyulitkan pemda dalam memperkuat sistem peringatan dini, pelatihan relawan, dan pemeliharaan infrastruktur mitigasi.

Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kecepatan penanganan darurat saat terjadi bencana. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menegaskan bahwa keterbatasan anggaran membatasi kemampuan operasional, termasuk pengadaan peralatan dan logistik kritis. “Tanpa dana yang memadai, respons bencana menjadi terlambat dan tidak optimal,” ujar dia, menekankan pentingnya peningkatan anggaran khusus bencana sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

Angka-angka ini juga mengungkap ketidakseimbangan antara potensi risiko bencana dan alokasi sumber daya. Sultra termasuk wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa bumi, banjir, dan longsor. Namun, alokasi anggaran kebencanaan hanya sekitar 1,8 persen dari total anggaran daerah, jauh di bawah standar nasional yang disarankan sebesar 3 persen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kesiapsiagaan daerah terancam terganggu jika terjadi bencana besar.

Pemerintah daerah kini tengah memperjuangkan revisi alokasi anggaran untuk menaikkan porsi kebencanaan, dengan target mencapai 3 persen dari total anggaran daerah dalam lima tahun ke depan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas mitigasi, mempercepat evakuasi, dan memperbaiki infrastruktur tahan bencana. Tujuannya jelas: melindungi nyawa dan aset masyarakat di wilayah yang rentan terhadap ancaman alam.