Kamis, 1 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Anggaran Transfer ke Daerah 2027 Dinilai Cukup, Tito Siap Evaluasi Jika Perlu

Menteri Dalam Negeri menegaskan anggaran transfer ke daerah 2027 sebesar Rp735 triliun dinilai memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pemerintah daerah.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 1 Oktober 2026, 09.02 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 3x dibuka
Anggaran Transfer ke Daerah 2027 Dinilai Cukup, Tito Siap Evaluasi Jika Perlu📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan keyakinan bahwa alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun dalam APBN 2027 mampu menopang kebutuhan minimal pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa angka tersebut cukup untuk menangani belanja pegawai, operasional, serta kewajiban dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meski demikian, Tito tetap membuka kemungkinan penyesuaian anggaran jika terdapat daerah yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Tito menyebut bahwa anggaran tersebut merupakan peningkatan dari proyeksi tahun sebelumnya yang mencapai Rp696,9 triliun. Ia menilai bahwa dengan angka tersebut, daerah dapat memenuhi standar operasional minimal meskipun dalam kondisi terbatas. Pemerintah tetap akan melakukan evaluasi secara berkala selama pelaksanaan anggaran berjalan, terutama jika ditemukan daerah yang mengalami defisit anggaran setelah pelaksanaan APBD.

Pembagian TKD secara detail hingga tingkat kabupaten dan kota belum dilakukan, namun Tito menegaskan bahwa distribusi akan dilakukan secara strategis dan berbasis kondisi keuangan daerah. Faktor kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan alokasi. Ia menyatakan pentingnya koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi daerah yang membutuhkan dukungan lebih besar dan yang memiliki kapasitas keuangan kuat.

Tujuan utama dari alokasi ini adalah memastikan semua daerah mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan layanan publik dasar tanpa terganggu. Tito menekankan bahwa anggaran harus dikelola secara tepat sasaran agar tidak terjadi pemborosan dan dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Evaluasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas anggaran dalam jangka panjang.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya