APBN 2027 Disahkan dengan Belanja Rp4,106 Triliun

Kendari, ıNarasikita - DPR RI secara resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di kompleks parlemen Jakarta. Keputusan ini menetapkan belanja negara sebesar Rp4,106 triliun, mencerminkan peningkatan dibandingkan usulan awal dalam Nota Keuangan. Angka ini menjadi fondasi utama dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mencapai 6 persen pada akhir periode anggaran.

Pendapatan negara yang disepakati mencapai Rp3,435 triliun, naik dari rencana awal sebesar Rp3,426 triliun. Penerimaan ini berasal dari penerimaan perpajakan senilai Rp2,912 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp522,48 triliun. Di sisi pengeluaran, alokasi belanja dibagi antara belanja pemerintah pusat sebesar Rp3,371 triliun—meliputi kementerian, lembaga, dan non-kementerian—serta transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun. Defisit anggaran dipatok sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB, dengan keseimbangan primer minus Rp20,85 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa belanja APBN 2027 dirancang untuk menjadi pendorong utama investasi, yang perlu tumbuh sekitar 7 persen untuk mewujudkan target pertumbuhan nasional. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, melainkan juga pada sinergi antar sektor, termasuk konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi swasta. Fokus utama adalah menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif agar kegiatan ekonomi di luar APBN ikut berkembang.

Analis Ronny P. Sasmita dari ISEAI menyatakan bahwa meskipun belanja APBN sebesar Rp4,106 triliun memiliki potensi besar sebagai pemicu ekonomi, ia tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan. Menurutnya, anggaran negara lebih tepat dikategorikan sebagai catalytic engine—alat pemicu—yang berfungsi membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga daya beli, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi. Tujuan utama bukan hanya jumlah uang yang dikeluarkan, melainkan sejauh mana anggaran mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di sektor swasta dan masyarakat.