Ario Soejono, Menteri Indonesia Pertama di Pemerintahan Belanda

Kendari, ıNarasikita - Pada 6 Juni 1942, Ario Soejono mencatat sejarah sebagai individu Indonesia pertama yang duduk dalam jajaran pemerintahan Belanda, saat ditunjuk sebagai menteri tanpa departemen dalam kabinet Perdana Menteri Pieter Sjoerd Gerbrandy. Posisi ini diberikan saat Belanda berada dalam masa pengasingan di London, setelah diduduki Nazi Jerman. Meski tidak menjabat di kementerian tertentu, kehadirannya menjadi simbol diplomasi politik yang menekankan ikatan nasib antara dua negara dalam konteks perang dan kolonialisme.

Latar belakang Soejono sangat menonjol: lahir di Tulungagung pada 31 Maret 1886 dari keluarga bangsawan, dengan ayah yang menjabat sebagai Bupati. Ia memulai karier publik sebagai asisten wedana pada 1911, lalu menjabat Bupati Pasuruan dari 1915 hingga 1927 pada usia muda. Keterlibatannya dalam Volksraad periode 1920–1930 menunjukkan peran pentingnya dalam perwakilan politik kolonial.

Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda, Soejono meninggalkan Jawa dan melarikan diri ke Australia bersama tokoh kolonial lain seperti van Mook dan Loekman Djajadiningrat. Dari sana, ia melanjutkan perjalanannya ke London, pusat pemerintahan Belanda yang terus beroperasi dalam pengasingan. Di sana, ia memanfaatkan posisinya untuk menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia, khususnya keinginan untuk memutuskan hubungan dengan Belanda setelah perang.

Soejono menekankan bahwa masyarakat Indonesia menginginkan kebebasan penuh, bukan sekadar otonomi dalam struktur kolonial. Ia menolak gagasan van Mook yang mengusulkan sistem kemitraan antara Belanda dan wilayah jajahan, menilai bahwa langkah itu belum cukup. Ia bahkan menegaskan secara berulang bahwa Indonesia harus merdeka secara utuh, tetapi pendapatnya tidak diterima oleh kabinet Gerbrandy yang dianggap terlalu konservatif.

Meski tidak berhasil membawa perubahan kebijakan, Soejono tetap bertahan dalam jabatannya hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia di London pada 5 Januari 1943, tanpa melihat kemerdekaan Indonesia. Namun, namanya tetap tercatat sebagai pelopor, sebagai satu-satunya warga Indonesia yang pernah menjabat dalam pemerintahan Belanda, dengan posisi yang sekaligus menjadi simbol perjuangan diplomasi dan pengakuan nasional.