AS Perkuat Tekanan Militer Sebelum Negosiasi Baru dengan Iran

Kendari, ıNarasikita - Amerika Serikat kembali memperburuk ketegangan dengan Iran melalui serangkaian serangan militer yang dilancarkan sejak awal Juli 2026, menurut pernyataan anggota komite keamanan nasional Parlemen Iran. Serangan tersebut dipandang sebagai strategi untuk menekan Teheran sebelum pertemuan perundingan terbaru, dengan tujuan utama mengurangi pengaruh Iran atas pengelolaan Selat Hormuz. Pernyataan ini disampaikan oleh Ahmad Bakhshayesh Ardestani, yang menegaskan bahwa Washington percaya bisa memperlemah posisi Iran secara signifikan sebelum negosiasi dimulai kembali.

Ardestani menyoroti bahwa meskipun Pakistan, Qatar, dan Turki aktif dalam upaya mediasi, upaya diplomatik belum mampu menekan dinamika militer yang terus memanas. Ia menekankan bahwa serangan terbaru dilatarbelakangi keberadaan ketidakjelasan dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani secara tidak langsung pada akhir Juni 2026. Dokumen tersebut dinilai belum komprehensif, terutama pada poin-poin krusial yang berpotensi ditafsirkan berbeda oleh kedua belah pihak.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah butir kelima yang menyatakan bahwa pengelolaan Selat Hormuz akan dilakukan melalui mekanisme Iran dengan kolaborasi bersama Oman. Namun, Ardestani menilai bahwa Oman—sebagai negara Arab yang berada di bawah tekanan geopolitik kuat dari negara-negara Teluk Arab dan Amerika Serikat—tidak sepenuhnya independen dalam keputusannya. Dengan demikian, Washington diduga berupaya memanfaatkan ketergantungan Oman untuk menciptakan koridor pelayaran yang mengurangi dominasi Iran dalam pengelolaan selat tersebut.

Peningkatan ketegangan ini muncul setelah kesepakatan awal pada 17 Juni, yang sempat menghentikan konflik militer secara langsung. Namun, sejak 8 Juli, militer AS kembali melancarkan serangan terhadap sasaran di wilayah Iran, dengan alasan respons atas aksi Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Iran pun membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah, menciptakan siklus retaliasi yang mengancam stabilitas regional.