Belgia Tegaskan Penyitaan Aset Rusia Melanggar Hukum Internasional

Kendari, ıNarasikita - Uni Eropa kembali menghadapi kegagalan dalam upaya mengakomodasi rencana penyitaan aset Rusia senilai USD300 miliar—setara Rp5,3 triliun—untuk pendanaan perang di Ukraina. Langkah ini kembali menemui resistensi kuat dari Belgia, yang menegaskan posisi finalnya sebagai penentu utama dalam isu tersebut. Negara Eropa Barat ini menilai kebijakan penyitaan secara sepihak merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip hukum internasional yang berlaku.

Peran strategis Belgia dalam krisis ini terletak pada keberadaan Euroclear, lembaga kustodian utama yang menyimpan sekitar USD240 miliar aset Bank Sentral Rusia yang telah dibekukan sejak 2022. Sebagai pusat infrastruktur keuangan kritis, keputusan Belgia berdampak langsung pada arus likuiditas dan kestabilan sistem keuangan Eropa. Menteri Pertahanan Belgia, Theo Francken, menegaskan bahwa negaranya tidak akan mempertimbangkan revisi posisi, menyebut kebijakan tersebut sebagai "harga mati".

Perdana Menteri Belgia, Bart De Wever, mengingatkan bahwa tindakan penyitaan sepihak sama dengan pernyataan perang terbuka terhadap Moskow. Ia menekankan bahwa keputusan semacam itu tidak hanya merusak kredibilitas hukum internasional, tetapi juga membuka peluang eskalasi konflik yang tak terkendali. Dalam pernyataannya, De Wever meminta seluruh negara anggota UE untuk menghentikan desakan yang berulang kali dilakukan oleh Swedia, Polandia, Spanyol, dan Belanda.

Dengan penolakan tegas Belgia, rencana Uni Eropa untuk memanfaatkan aset Rusia sebagai sumber pembiayaan konflik Ukraina kembali terhenti. Keputusan ini menunjukkan kembali kompleksitas koordinasi politik dan hukum di tingkat regional, di mana kepentingan keamanan, kestabilan ekonomi, dan norma hukum internasional harus dipertimbangkan secara seimbang.