Rabu, 9 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

BGN Jamin MBG Tetap Berjalan Meski Sekolah Libur Akibat Karhutla

Badan Gizi Nasional menegaskan tidak memaksa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah terdampak karhutla, tetap mengikuti kebijakan pemerintah daerah terkait status sekolah.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 3 September 2026, 00.38 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
BGN Jamin MBG Tetap Berjalan Meski Sekolah Libur Akibat Karhutla
Foto: ANTARA

Kendari, ıNarasikita - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap berjalan meskipun sekolah diliburkan. Keputusan tersebut bukan berasal dari BGN, melainkan berdasarkan pengumuman resmi dari pemerintah daerah setempat. Menurut Kepala BGN, kebijakan ini diambil demi menghindari pemborosan logistik yang telah dipersiapkan, termasuk bahan baku yang sudah dipotong dan diproses.

Ia menjelaskan bahwa ketika sekolah libur karena karhutla, BGN tidak memaksa untuk tetap mengadakan MBG. Namun, jika proses memasak telah dimulai sebelum pengumuman libur, maka makanan tetap didistribusikan kepada siswa atau orang tua pada hari itu. Kebijakan ini menekankan fleksibilitas, dengan prinsip utama tetap menghargai keputusan otoritas lokal.

Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tetap menjadi penentu utama apakah sekolah beroperasi atau tidak. BGN mengakomodasi kebijakan tersebut dengan tidak mengintervensi, meskipun kondisi karhutla terjadi. Dengan demikian, distribusi MBG disesuaikan secara langsung dengan status sekolah yang diumumkan oleh pemerintah setempat.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan terus memperkuat sistem pemantauan terpadu untuk menilai dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi dan konektivitas transportasi udara. Pemantauan meliputi titik panas, kondisi lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, dan jarak pandang, yang dinilai sangat dinamis dan cepat berubah. Informasi ini menjadi dasar bagi penentuan prioritas pengendalian kebakaran dan penyampaian data kepada masyarakat.

Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti update terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, serta operator penerbangan. Kemenhut juga memastikan transparansi informasi melalui kanal resmi dan sistem SiPongi. Dengan demikian, kebijakan yang diambil berbasis data dan mendukung keselamatan serta kelancaran mobilitas publik.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya