BGN Jamin MBG Tetap Berjalan Meski Sekolah Libur Akibat Karhutla
Badan Gizi Nasional menegaskan tidak memaksa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah terdampak karhutla, tetap mengikuti kebijakan pemerintah daerah terkait status sekolah.
Redaksi iNarasikita·Kamis, 3 September 2026, 00.38 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kendari, ıNarasikita - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap berjalan meskipun sekolah diliburkan. Keputusan tersebut bukan berasal dari BGN, melainkan berdasarkan pengumuman resmi dari pemerintah daerah setempat. Menurut Kepala BGN, kebijakan ini diambil demi menghindari pemborosan logistik yang telah dipersiapkan, termasuk bahan baku yang sudah dipotong dan diproses.
Ia menjelaskan bahwa ketika sekolah libur karena karhutla, BGN tidak memaksa untuk tetap mengadakan MBG. Namun, jika proses memasak telah dimulai sebelum pengumuman libur, maka makanan tetap didistribusikan kepada siswa atau orang tua pada hari itu. Kebijakan ini menekankan fleksibilitas, dengan prinsip utama tetap menghargai keputusan otoritas lokal.
Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tetap menjadi penentu utama apakah sekolah beroperasi atau tidak. BGN mengakomodasi kebijakan tersebut dengan tidak mengintervensi, meskipun kondisi karhutla terjadi. Dengan demikian, distribusi MBG disesuaikan secara langsung dengan status sekolah yang diumumkan oleh pemerintah setempat.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan terus memperkuat sistem pemantauan terpadu untuk menilai dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi dan konektivitas transportasi udara. Pemantauan meliputi titik panas, kondisi lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, dan jarak pandang, yang dinilai sangat dinamis dan cepat berubah. Informasi ini menjadi dasar bagi penentuan prioritas pengendalian kebakaran dan penyampaian data kepada masyarakat.
Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti update terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, serta operator penerbangan. Kemenhut juga memastikan transparansi informasi melalui kanal resmi dan sistem SiPongi. Dengan demikian, kebijakan yang diambil berbasis data dan mendukung keselamatan serta kelancaran mobilitas publik.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Indonesia Pionir B50, Eropa dan Jepang Pelajari Skema Suksesnya
Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan campuran solar B50, memicu minat belajar dari Jepang hingga negara Eropa terkait implementasi dan regulasinya.
9 September 2026

48 Jam Listrik Padam, Warga Gambia Aksi Massal Tuntut Presiden Mundur
Pemadaman listrik berkepanjangan selama 48 jam di Gambia memicu unjuk rasa besar-besaran di Banjul dan daerah lain, dengan massa menuntut presiden Adama Barrow mundur, sementara pihak berwenang mengaku penyebabnya adalah lonjakan beban dan gangguan teknis.
9 September 2026

Warga Bantaran Rel Senen Diberi Hunian Sementara oleh Pemerintah
Ratusan warga eks bantaran rel Senen kini tinggal di hunian sementara yang disediakan pemerintah, menandai realisasi program relokasi dan penataan kawasan.
9 September 2026

Pemerintah Siapkan Rp17 T untuk Bansos Beras Hingga Akhir 2026
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp17 triliun untuk penyaluran bantuan beras 30 kg per keluarga penerima hingga akhir 2026, dengan distribusi secara rutin dan terkonsentrasi.
9 September 2026
Berita Lainnya

Abu Vulkanik Anak Krakatau Picu Iritasi Kulit, Ini Penjelasannya
Rabu, 9 September 2026, 07.45 WITA

Dua Masker Lebih Efektif? Ini Penjelasan Dokter Paru
Rabu, 9 September 2026, 07.44 WITA

Perlindungan Anabul Saat Hujan Abu Vulkanik
Rabu, 9 September 2026, 07.44 WITA

Lima Langkah Tangani Paparan Abu Vulkanik Secara Aman
Rabu, 9 September 2026, 07.43 WITA

Paparan Abu Vulkanik dan Risiko Silikosis, Ini Penjelasan Ahli
Rabu, 9 September 2026, 07.43 WITA

PAG Disejajarkan Singapura sebagai Pusat LNG Asia
Rabu, 9 September 2026, 07.37 WITA

Bandara Soekarno-Hatta dan Lokasi Lain Segera Beroperasi Kembali
Rabu, 9 September 2026, 07.37 WITA

Data Ekonomi India Dikritik, Mantan Pejabat Sebut Manipulasi Sistemik
Rabu, 9 September 2026, 07.34 WITA


