BI Tingkatkan Insentif Likuiditas untuk Dorong Kredit ke UMKM

Kendari, ıNarasikita - Bank Indonesia memperkuat transmisi likuiditas perbankan melalui peningkatan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 5,5% menjadi 6%, efektif mulai bulan September 2026. Langkah ini bertujuan agar dana yang tersedia di sistem keuangan tidak hanya mengendap, tetapi benar-benar menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor ekonomi produktif lainnya. Gubernur BI, Destry Damayanti, menekankan bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada sinergi antarlembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan untuk memastikan likuiditas menghasilkan ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Hingga awal Agustus 2026, total insentif yang telah diberikan kepada perbankan mencapai Rp446,5 triliun, setara 5,02% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Angka ini menunjukkan dampak signifikan dari kebijakan insentif, namun masih terdapat ruang besar untuk peningkatan penyaluran kredit. Destry menyebut bahwa banyak kredit yang telah disetujui tetapi belum dicairkan, menunjukkan adanya ketimpangan antara pasokan likuiditas dan permintaan pembiayaan dari sektor riil. Oleh karena itu, tantangan utama bukan hanya pada peningkatan likuiditas, tetapi juga pada penguatan permintaan kredit dari pelaku usaha.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyoroti pentingnya transmisi likuiditas yang efektif ke sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mencatat pertumbuhan kredit yang positif terjadi baik pada bank milik negara (Himbara) maupun bank swasta. Namun, menurutnya, fokus ke depan bukan hanya pada volume kredit, melainkan pada kualitas dan distribusinya—agar lebih inklusif dan memberikan dampak ganda (multiplier effect) bagi ekonomi nasional, terutama di sektor UMKM.

Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menyatakan kondisi perbankan nasional tetap sehat, ditandai oleh modal yang kuat, risiko kredit rendah, serta pertumbuhan DPK yang stabil. Ia menekankan pentingnya menjaga disiplin pasar dalam penghimpunan dana agar persaingan tidak mendorong kenaikan biaya dana. Untuk itu, LPS memanfaatkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebagai alat pengendali, yang bergerak sesuai dinamika pasar, sehingga biaya dana tetap terkendali dan memungkinkan perbankan menawarkan suku bunga kredit yang lebih kompetitif.

Destry menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga—yang ia sebut sebagai Sinergi Merah Putih—merupakan kunci keberhasilan. Bukan sekadar kerja sama formal, tetapi penyelarasan strategi dan aksi nyata antarlembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BI akan terus menjaga kecukupan likuiditas, memperkuat transmisi suku bunga kebijakan, dan memastikan penyaluran kredit lebih efisien, khususnya ke sektor produktif dan UMKM, sebagai bagian dari upaya mendukung stabilitas sistem keuangan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.