BPS Usul Tambahan Anggaran Rp1,47 Triliun untuk Pemutakhiran Data Statistik

Kendari, ıNarasikita - Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan tambahan dana sebesar Rp1,47 triliun untuk tahun anggaran 2027 dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Usulan ini disampaikan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebagai respons terhadap kebutuhan operasional yang belum terpenuhi dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6,48 triliun. Ia menegaskan bahwa alokasi saat ini belum cukup untuk menjalankan kegiatan statistik secara optimal, terutama dalam rangka pemutakhiran data penting.

Salah satu prioritas utama yang mendasari permintaan anggaran adalah pembaruan survei biaya hidup, yang jatuh tempo pada 2027. Survei ini bertujuan untuk mengukur pola konsumsi masyarakat secara nasional, dengan cakupan mencakup seluruh 514 kabupaten dan kota, bukan hanya 38 provinsi seperti sebelumnya. Dengan pemutakhiran ini, laporan inflasi diharapkan lebih akurat dan mewakili realitas ekonomi di tingkat daerah.

Dari total usulan tambahan anggaran, sebesar Rp926 miliar dialokasikan untuk pelaksanaan survei-strategis, termasuk pembaruan data yang telah melewati masa tenggang. Sementara Rp546 miliar diarahkan untuk kebutuhan manajemen operasional, termasuk pelatihan, logistik, dan sistem pendukung kerja. Selain itu, dana juga dibutuhkan untuk rehabilitasi kantor cabang BPS yang rusak parah akibat bencana alam, yang kini tidak layak digunakan sebagai tempat kerja.

Amalia menekankan bahwa kondisi kantor yang rusak telah mengganggu produktivitas tim lapangan di daerah. Ia meminta perhatian khusus dari DPR RI agar rencana perbaikan dapat segera direalisasikan. Dengan tambahan anggaran tersebut, total pagu BPS diharapkan mencapai Rp7,9 triliun, yang diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan akurasi data statistik nasional.