BTN Siap Jalankan FLPP Tenor 40 Tahun Setelah Aturan BP Tapera Terbit

Kendari, ıNarasikita - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menyatakan siap menerapkan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan tenor hingga 40 tahun, asalkan peraturan pelaksanaan telah dikeluarkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa meskipun aturan dasar sudah ada dalam bentuk peraturan menteri, pelaksanaan teknis kini bergantung pada kebijakan operasional yang akan dikeluarkan oleh BP Tapera sebagai lembaga pengelola.

Ia menekankan bahwa perpanjangan tenor ini dimaksudkan untuk menurunkan beban cicilan bulanan masyarakat, sehingga meningkatkan daya beli secara nyata. Dengan angsuran yang lebih ringan, calon pembeli rumah subsidi akan lebih mampu memenuhi kewajiban keuangan tanpa mengalami tekanan finansial berlebihan. Ini juga menjadi upaya konkret dalam mendorong akses perumahan bagi kelompok berpenghasilan rendah yang sebelumnya kesulitan membeli rumah.

BTN menilai bahwa perpanjangan tenor tidak akan berdampak signifikan terhadap risiko kredit macet. Sebab, penurunan besaran angsuran per bulan akan mengurangi tekanan keuangan konsumen, sehingga meningkatkan tingkat pembayaran yang konsisten. Program ini khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, dengan pengecualian bagi yang sudah memiliki aset perumahan atas nama pribadi.

Hingga akhir Juni 2026, BTN dan anak usahanya, PT Bank Syariah Nasional (BSN), telah menyalurkan kredit FLPP untuk 67.518 unit rumah. Rinciannya, BTN menyalurkan kepada 44.388 calon penerima, sementara BSN menjangkau 23.130 masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menjangkau target penerima program secara luas.

BP Tapera sendiri telah mempercepat pengkajian terhadap skema FLPP dengan rencana memperpanjang tenor hingga 40 tahun, baik untuk rumah tapak maupun rumah susun. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa pendekatan satu skema saja akan diterapkan lebih dahulu untuk mempercepat implementasi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses perumahan subsidi secara inklusif.