China Tutup Akses Informasi Bencana Banjir di Tibet

Kendari, ıNarasikita - Peristiwa banjir dahsyat yang melanda kawasan perbatasan Tibet dengan Nepal telah mengguncang wilayah Himalaya, namun narasi tentang tragedi tersebut nyaris tak muncul dalam media resmi Tiongkok. Rekaman visual dari lokasi kejadian menunjukkan derasnya air yang menghancurkan infrastruktur, termasuk Pelabuhan Gyirong, sementara warga terlihat panik melarikan diri. Namun, gambaran tersebut tidak tersedia dalam platform digital domestik, menunjukkan adanya kontrol informasi yang sangat ketat.

Koresponden BBC yang melaporkan dari wilayah tersebut menyebut bahwa akses ke data dan kesaksian penyintas sangat terbatas. Bahkan, ia membandingkan tingkat keterbatasan komunikasi di Lhasa—ibu kota Tibet—dengan yang ada di Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Menurutnya, lebih mudah menghubungi narasumber dari Pyongyang dibandingkan dari wilayah yang secara geografis lebih dekat.

Media negara Tiongkok menampilkan fokus pada upaya penyelamatan yang dilakukan oleh petugas, termasuk kunjungan langsung Perdana Menteri Li Qiang, tetapi tidak menyertakan narasi langsung dari korban atau keluarga mereka. Liputan pun tidak menyebut jumlah korban yang pasti, meski diketahui ratusan nyawa hilang. Di sisi lain, media global justru menyebar luas, menunjukkan perbedaan signifikan dalam akses informasi antara dunia luar dan dalam negeri.

Otoritas setempat memerintahkan anggota Partai Komunis untuk menjaga stabilitas sosial dengan cara mengendalikan narasi di media sosial. Instruksi tersebut menyatakan bahwa pegawai yang menjaga ketertiban akan dihargai, sementara yang gagal akan dimintai pertanggungjawaban. Organisasi hak asasi manusia internasional mendesak pemerintah Tiongkok untuk membuka data kerusakan dan korban secara transparan, karena ada indikasi bahwa video dan laporan pertama dari warga telah dihapus secara sistematis.

Seorang biksu dari Biara Kirti, Aba, yang pernah ditemui oleh jurnalis tersebut, mengungkapkan bahwa masyarakat Tibet merasa hak mereka telah direnggut. Ia menyatakan bahwa publik Tiongkok tidak akan mengetahui secara utuh apa yang terjadi di wilayah itu, karena pengawasan yang terus-menerus dan pembatasan kebebasan berbicara. Pernyataan itu menjadi penutup dari laporan yang menyoroti ketegangan antara keterbukaan global dan kontrol informasi yang ketat di wilayah sensitif tersebut.