Rabu, 9 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Danantara Dorong Perluasan Rekening untuk Penerima Bansos

Pemerintah bersama BPI Danantara dan Himbara memperluas akses rekening perbankan bagi 18,5 juta keluarga penerima bantuan sosial, dengan fokus pada masyarakat desil 1–6 melalui KDKMP dan mitra layanan lokal.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 8 September 2026, 19.31 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Danantara Dorong Perluasan Rekening untuk Penerima Bansos
Foto: CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah terus mempercepat transformasi sistem penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi perbankan, dengan fokus pada masyarakat di kelompok ekonomi paling rentan. Dalam pertemuan di Jakarta, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia bersinergi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Kementerian Sosial untuk memperluas pembukaan rekening bank bagi penerima bantuan sosial. Inisiatif ini didorong oleh arahan Presiden agar seluruh warga Indonesia memiliki akses ke layanan keuangan formal, khususnya melalui rekening koran.

Data dari Kementerian Sosial menunjukkan sekitar 18,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial, di mana sekitar 15 juta telah menggunakan rekening perbankan, sementara sisanya—sekitar tiga juta—masih menerima melalui PT Pos Indonesia. Upaya ini bertujuan menekan biaya logistik, meningkatkan akurasi penyaluran, dan memperkuat inklusi keuangan di tingkat desa. Dony Oskaria, Kepala BP BUMN dan COO Danantara Indonesia, menegaskan bahwa data penerima bantuan akan disediakan secara berbasis wilayah oleh Kemensos.

Untuk memastikan jangkauan hingga ke tingkat desa dan kelurahan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diproyeksikan sebagai mitra utama dalam layanan perbankan mikro. Melalui skema agen, masyarakat dapat melakukan pembukaan rekening, penyetoran, penarikan, serta menerima bantuan tanpa harus ke kantor cabang bank. Model BRILink menjadi acuan utama dalam pengembangan jaringan layanan, sementara di wilayah yang belum siap, PT Pos Indonesia dan BRI Unit Desa tetap menjadi opsi penyaluran.

Tahap awal implementasi difokuskan pada sekitar 30 ribu KDKMP yang telah siap beroperasi, dengan rencana perluasan bertahap ke desa-desa lain. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan inklusi keuangan, yang didukung oleh data kependudukan dari Dukcapil dan integrasi sistem pembayaran nasional milik Bank Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh warga memiliki rekening, dengan BRI dan Bank Syariah Indonesia sebagai pelaksana utama.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya