Demo Besar Tuntut KPU Mundur, Pemimpin Partai Satir Ditangkap

Kendari, ıNarasikita - Aksi unjuk rasa besar di New Delhi pada Sabtu (10/10) berakhir dengan penangkapan puluhan peserta, termasuk Abhijeet Dipke, pemimpin Partai Kecoak India (CJP), setelah mereka menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gyanesh Kumar mengundurkan diri. Aksi ini digelar sebagai respons terhadap kebijakan revisi daftar pemilih yang menghapus sekitar 130 juta nama, yang dituding merugikan kepentingan rakyat dan menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP). Dipke, yang tiba dari Mumbai, langsung ditangkap di bandara saat mendarat, menegaskan kesediaannya untuk ditahan dengan tegas: "Saya datang untuk ditangkap. Tangkap saya. Saya tidak takut pada kalian."

Unjuk rasa yang berlangsung di Janta Mantar digelar sebagai puncak serangkaian protes sejak pekan lalu, dengan massa yang diperkirakan mencapai ratusan. Polisi menegaskan larangan kegiatan tanpa izin yang diserahkan terlambat, dan mengancam penangkapan jika tetap dilakukan. Namun, para pemimpin CJP menolak keputusan tersebut dan memilih tetap melakukan aksi. Sebanyak 200 demonstran ditahan, termasuk beberapa wartawan dari media digital yang meliput kejadian tersebut, serta pengacara yang berunjuk rasa di depan Mahkamah Agung. Kepolisian Delhi menurunkan puluhan ribu personel, termasuk pasukan paramiliter, serta menutup sejumlah stasiun metro dan membatalkan perjalanan kereta menuju ibu kota.

Kegiatan internet di radius 4 kilometer dari lokasi demo dihentikan sejak Jumat malam, sebagai langkah antisipasi kerusuhan. CJP mengecam penangkapan massal sebagai tindakan terencana untuk menekan gerakan pemuda yang menentang kebijakan pemerintah. Mereka menegaskan bahwa aksi ini murni bentuk perlawanan terhadap pelanggaran hak dasar rakyat dalam proses demokrasi. Beberapa demonstran, termasuk Yogendra Solanki, sempat teriak "Hidup revolusi!" saat dikejar polisi, menunjukkan intensitas protes yang tinggi.

Sementara itu, Ketua KPU Kumar belum memberikan pernyataan resmi atas tuduhan manipulasi daftar pemilih. KPU dan BJP membantah tudingan tersebut, menekankan bahwa kebijakan revisi dilakukan untuk memastikan akurasi data pemilih. BJP menilai keberhasilan pemerintahan Modi didukung oleh kenaikan ekonomi dan popularitas pemimpin yang tinggi, serta menyalahkan oposisi atas kegagalan mereka memenangkan pemilu. Namun, para kritikus tetap menyatakan kekhawatiran terhadap integritas proses pemilu di tengah langkah-langkah yang dianggap diskriminatif terhadap sebagian besar rakyat.