DPR Minta Evaluasi Pembebasan Bersyarat Pelaku Kekerasan Seksual di Pesantren

Kendari, ıNarasikita - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta lembaga pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembebasan bersyarat dan pemberian remisi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyyah, Jombang. Kasus ini menyeret nama Moch. Subchi Azal Tsani, putra kiai terkenal, yang divonis tujuh tahun penjara karena menyalahgunakan kekuasaan terhadap santri perempuan. Namun, informasi terbaru menunjukkan ia telah dibebaskan lebih awal tanpa proses transparan, menimbulkan kecaman dari berbagai lembaga perlindungan korban.

Dalam rapat dengar pendapat dengan dua penyintas, Komisi 13 menegaskan bahwa keputusan pembebasan bersyarat tidak boleh didasarkan pada status sosial atau latar belakang keluarga. Anggota komisi, Sugiat Santoso, menyoroti ketidaksesuaian antara hukuman yang diberikan—jauh di bawah tuntutan jaksa yang mencapai 16 tahun—dengan konsekuensi yang dihadirkan oleh pelaku. Ia menekankan bahwa tidak ada ruang bagi kemewahan hukum, terlebih jika pelaku merupakan anak tokoh agama.

Lembaga perlindungan korban, termasuk Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, turut mendesak pencabutan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap Bechi. Mereka menyoroti keterlambatan dan ketidaktransparanan dalam penyebaran informasi kepada korban. Wakil Ketua LPSK, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, mengungkapkan bahwa lembaganya tidak menerima data pembebasan bersyarat karena tidak lagi menjadi pendamping korban sejak putusan inkrah pada 2023. Hal ini menunjukkan celah dalam sistem perlindungan korban yang harus segera ditutup.

Penyintas yang hadir dalam rapat, termasuk Ira Puspitasari dan Firdha Putri Ambarwati, menyampaikan kekecewaan mendalam atas kebebasan Bechi. Mereka menilai kebijakan tersebut memperkeruh trauma yang dialami korban dan menimbulkan ketakutan bagi korban lain untuk melapor. Selain itu, mereka mengungkapkan bahwa tempat kejadian perkara—Rumah Sehat Tentrem Medical Centre—masih beroperasi tanpa evaluasi, meski menjadi lokasi serangkaian kekerasan seksual dan intimidasi.

Komisi 13 menilai perlu digelar rapat gabungan lintas komisi dan kementerian, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan aparat penegak hukum, untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren dilakukan secara komprehensif dan berbasis perlindungan korban. Komnas Perempuan menekankan bahwa perlindungan tidak berhenti saat putusan pengadilan keluar, melainkan harus berkelanjutan hingga proses reintegrasi pelaku tidak mengancam keselamatan korban.