DPR Setujui Anggaran BPS 2027, 77,18% untuk Daerah

Kendari, ıNarasikita - Komisi X DPR RI secara resmi menyetujui pagu anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp6,48 triliun setelah melalui proses pembahasan intensif selama lima tahap. Alokasi anggaran ini mencerminkan perhatian terhadap penguatan sistem statistik di tingkat daerah, dengan sebesar 77,18 persen atau sekitar Rp4,999 triliun dialokasikan untuk BPS kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sementara itu, BPS provinsi mendapatkan 11,09 persen (Rp718,45 miliar), dan satuan kerja pusat mendapat 11,73 persen (Rp759,58 miliar), sesuai dengan struktur organisasi yang terdiri dari 502 kantor daerah, 34 kantor provinsi, dan 3 satker pusat.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPS pada 2 September, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya peningkatan akurasi data yang menjadi dasar kebijakan publik. Ia menyoroti perlunya evaluasi objektif, terukur, dan menyeluruh atas capaian program serta efektivitas penggunaan anggaran di periode sebelumnya. Ia juga menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk kompetensi teknis, serta pemanfaatan teknologi dan metodologi statistik yang mutakhir untuk mendukung kualitas data nasional.

Dari total anggaran, sebesar Rp2,82 triliun (43,51 persen) dialokasikan untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), yang mencakup kegiatan rutin, periodik, dan inovasi baru. Sementara itu, Rp3,66 triliun (56,49 persen) digunakan untuk Program Dukungan Manajemen (Dukman), mencakup gaji, operasional kantor, dan belanja non operasional. Belanja operasional mencapai Rp3,57 triliun, terutama untuk kebutuhan pegawai dan operasional harian, sedangkan belanja non operasional sebesar Rp2,91 triliun digunakan untuk survei pendukung prioritas nasional dan program strategis lainnya.

Beberapa kegiatan strategis yang menjadi fokus BPS mencakup pemanfaatan big data dalam statistik resmi, pembinaan statistik sektoral, penyusunan data inflasi, pembinaan desa cinta statistik, serta penyediaan data pendukung Visi Indonesia Emas dan 45 indikator utama pembangunan. Selain itu, BPS juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk menutup defisit yang diperkirakan terjadi. Usulan ini terutama untuk menutup kekurangan anggaran PPIS sebesar Rp926,30 miliar dan Dukman sebesar Rp546,87 miliar, termasuk pendanaan Survei Ekonomi Terintegrasi dan pembangunan serta revitalisasi gedung kantor, termasuk pemulihan pasca-bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Flores Nusa Tenggara Timur.