DPR Setujui Anggaran Kemenkeu 2027 Sebesar Rp49,8 Triliun
Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2027 sebesar Rp49,8 triliun dengan fokus pada pengelolaan fiskal, penerimaan, dan belanja negara.
Redaksi iNarasikita·Selasa, 8 September 2026, 11.28 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kendari, ıNarasikita - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi menyetujui anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/9), dan disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XI, Misbakhun. Anggaran tersebut merupakan hasil dari pembahasan intensif yang mencakup berbagai aspek kebijakan fiskal dan ekonomi nasional.
Dana sebesar Rp49,8 triliun akan dibagikan secara spesifik untuk berbagai fungsi utama, termasuk kebijakan fiskal dan ekonomi sebesar Rp78,8 miliar, pengelolaan penerimaan negara senilai Rp3,6 triliun, serta pengelolaan belanja negara sebesar Rp23,7 miliar. Selain itu, alokasi juga mencakup pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan manajemen risiko sebesar Rp267,5 miliar, serta dukungan manajemen sebesar Rp45,8 triliun untuk menjamin kelancaran operasional institusi.
Misbakhun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Ia meminta Kementerian Keuangan menyusun laporan kinerja secara berkala setiap kuartal, dengan rincian yang jelas terkait keterkaitan antara sasaran, program, kegiatan, hasil, dampak, serta penerima manfaat dengan alokasi anggaran. Tujuannya adalah untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta menjadi dasar evaluasi kinerja ke depan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rasa terima kasih atas persetujuan yang diberikan Komisi XI DPR. Ia menegaskan bahwa masukan, kritik, dan rekomendasi dari anggota komisi menjadi fondasi penting dalam menyempurnakan rencana kerja Kemenkeu untuk tahun mendatang. Semua hasil diskusi dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat telah dicatat dan menjadi pertimbangan strategis dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Chery AiMoga Ekspor 2.000 Robot ke Lebih dari 60 Negara
Perusahaan robotika AiMoga, kolaborator strategis Chery, telah mengirim lebih dari 2.000 unit robot ke lebih dari 60 negara secara kumulatif, dengan fokus ekspansi di Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin.
8 September 2026

Dampak Ekonomi Gangguan Penerbangan Akibat Abu Vulkanik Bisa Capai Rp100 Miliar
Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp100 miliar jika berlangsung lebih dari lima hari tanpa respons cepat dari semua pihak terkait.
8 September 2026

Implementasi E20 Tahun 2028, Pemerintah Percepat Investasi Pabrik Etanol
Pemerintah menargetkan pencampuran etanol 20% dalam bensin (E20) mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 2028, didukung percepatan pembangunan pabrik dan kebijakan tanpa cukai untuk bioetanol.
8 September 2026

Anggaran Cost Recovery Naik, Produksi Migas Turun: Mekeng Minta Transparansi
Ketua Komisi XII DPR mempertanyakan kenaikan cost recovery yang tak sejalan dengan penurunan produksi migas nasional, menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan uang negara.
8 September 2026
Berita Lainnya

Wiper Tak Boleh Dinyalakan Saat Kaca Tertutup Abu Vulkanik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Perselisihan Antrean SPKLU Berujung Kekerasan Fisik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Xiaomi Perkenalkan SUV Skynomad dengan Teknologi EREV di China
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Startup AS Siap Kirim Wahana ke Alpha Centauri dengan Modal Rp265 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.37 WITA

Purbaya Perkenalkan Skema Pinjaman Infrastruktur Berbasis DBH
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Cukai Bioetanol Dihapus, Ekspektasi Bensin Hijau Capai E20 2028
Selasa, 8 September 2026, 22.35 WITA

Potensi Ekonomi Syariah Capai Rp 343 Triliun
Selasa, 8 September 2026, 22.35 WITA

Pemerintah Percepat Penyaluran B50, Targetkan 16,8 Juta KL di 2026
Selasa, 8 September 2026, 22.35 WITA


