DPR Tekankan Kendali Kurs Rupiah di Rp17.500 Tahun 2027

Kendari, ıNarasikita - Dalam rapat paripurna masa sidang 2026–2027, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menegaskan pentingnya pengendalian nilai tukar rupiah agar tidak menimbulkan tekanan berkelanjutan terhadap anggaran negara dan sektor riil. Ia menekankan bahwa target kurs Rp17.500 per dolar AS pada tahun 2027 harus menjadi prioritas bersama antara Bank Indonesia dan pemerintah, sebagai upaya mencegah kenaikan biaya dana yang berdampak pada defisit fiskal dan investasi.

Menurut Said, pelemahan rupiah berpotensi memperparah beban fiskal karena selisih kurs yang membengkak, terutama dalam pembiayaan utang yang dikelola dalam mata uang asing. Ia menyoroti bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi pilar utama pertumbuhan PDB nasional, sehingga menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi menjadi kunci utama. Target inflasi 2,5 persen untuk 2027 telah disepakati bersama oleh Banggar dan pemerintah sebagai bagian dari strategi tersebut.

Ia menegaskan bahwa keberadaan rezim devisa bebas tidak menghilangkan kewenangan BI dan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar jika diperlukan. Kendali nilai tukar tetap menjadi kewajiban strategis, meski sistem perekonomian telah terbuka. Intervensi melalui pasar spot, NDF, dan DNDF dinilai efektif dalam membatasi pelemahan rupiah, sebagaimana teramati pada perdagangan Selasa (29/9) yang menunjukkan rupiah berada di level Rp17.981 per dolar AS.

Pelemahan tipis rupiah terjadi di tengah tekanan dari prospek kenaikan suku bunga The Fed dan harga minyak dunia yang tinggi. Namun, analis menyebut intervensi BI berhasil membatasi penurunan lebih dalam, menunjukkan komitmen otoritas moneter terhadap stabilitas nilai tukar.