VKTR Tuntaskan Izin Rights Issue, Raup Rp3 Triliun untuk Ekspansi Kendaraan Listrik

Kendari, ıNarasikita - PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I). Langkah ini menjadi fondasi utama dalam memperkuat struktur permodalan perusahaan guna mendukung ekspansi bisnis kendaraan listrik komersial di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, VKTR akan menerbitkan 15 miliar saham biasa dengan nilai nominal Rp10 per saham, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200 per saham, menghasilkan dana sebesar Rp3 triliun sebelum biaya operasional.

Setiap pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 8 Oktober 2026 pukul 16.15 WIB berhak atas 12 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk setiap 35 saham yang dimilikinya. HMETD tersebut dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun di luar BEI selama periode 12–16 Oktober dan 19–23 Oktober 2026. Saham baru dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI pada 12 Oktober 2026, dengan batas akhir pelaksanaan pada 23 Oktober 2026.

Sebagai bentuk dukungan dari pemegang saham utama, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD miliknya dan akan menyerahkan seluruh hak tersebut kepada PT Bakrie Capital Indonesia (BCI). BCI akan menyerap sebanyak 3,66 miliar saham dengan nilai total Rp732 miliar. Selain itu, BCI dan PT Biofuel Indo Sumatra (BIS) akan menjadi pembeli siaga atas sisa saham yang tidak diambil pemegang saham, dengan BCI menyerap maksimal 3,09 miliar saham dan BIS hingga 8,25 miliar saham, mencakup total nilai hingga Rp2,27 triliun.

Dana hasil rights issue, setelah dikurangi biaya, akan digunakan secara strategis. Sebanyak 66,86% dari dana bersih akan disetorkan kepada PT Sarana Ekomobilitas Indonesia (SEI) untuk mendukung pembelian kendaraan listrik dari VKTR yang direncanakan berlangsung pada 2026–2027. Sisanya digunakan sebagai modal kerja, termasuk untuk operasional, pengadaan persediaan kendaraan listrik seperti bus, truk, transporter, dan forklift, serta biaya pendukung lainnya. Dengan pelaksanaan ini, pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD diperkirakan mengalami dilusi kepemilikan hingga 25,53% setelah proses rights issue selesai.