Dua Tahun Prabowo-Gibran: Perluas Militer, Atau Kekuasaan Berlebihan?

Kendari, ıNarasikita - Dalam dua tahun masa kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pemerintah melakukan ekspansi signifikan terhadap struktur militer, termasuk pendirian 12 Komando Daerah Militer baru, 50 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, dan 250 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Seluruh satuan ini diperkenalkan secara resmi oleh Presiden Prabowo dalam peringatan HUT TNI ke-81 di Mabes TNI, Jakarta. Ia menegaskan bahwa militer kini harus siap menghadapi ancaman non-fisik seperti disinformasi, gangguan siber, serta pencurian kekayaan alam, yang menurutnya sudah menjadi bentuk perang baru.

Presiden menegaskan bahwa penambahan personel militer bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah dan menjadi respons pertama dalam bencana alam. Ia menyebut bahwa keberadaan satuan TNI di daerah mampu menekan angka kriminalitas, menekan praktik ilegal seperti pembalakan liar dan tambang ilegal, serta menjaga kekayaan alam. Dalam pertemuan dengan awak media di Hambalang, Prabowo membantah tuduhan bahwa perluasan militer menghambat ruang masyarakat sipil, menegaskan bahwa kehadiran tentara justru dirasakan positif oleh masyarakat dan pejabat daerah.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mendukung kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan hingga 750 batalyon baru hingga 2029, termasuk satuan bantuan tempur dan administrasi. Ia menekankan bahwa kehadiran prajurit di wilayah terpencil telah membawa peningkatan keamanan dan stabilitas sosial. Namun, pengamat menilai bahwa pendekatan militerisasi sebagai solusi tunggal atas berbagai persoalan sosial menunjukkan gagasan yang sudah usang, dan berpotensi menimbulkan beban anggaran yang berkelanjutan.

Peningkatan anggaran pertahanan yang disertai dengan penunjukan langsung personel militer dalam posisi sipil menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi dan transparansi. Organisasi masyarakat sipil mendeteksi tanda-tanda regresi demokrasi, termasuk pengaruh militer dalam ranah sipil. Kementerian Pertahanan menyatakan menghargai masukan dari berbagai pihak dan akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan pertahanan selama dua tahun terakhir.

Meski angka pasti jumlah personel TNI tidak dirilis secara rutin, data Bank Dunia tahun 2020 menunjukkan 676.000 personel, sementara The Military Balance 2025 mencatat 433.700 personel aktif. Prabowo menegaskan bahwa jumlah tersebut masih jauh dari rasio internasional 1% penduduk, yang menurutnya idealnya mencapai 2,9 juta. Ia menekankan bahwa anggaran pertahanan masih di bawah 2% dari GDP, termasuk paling rendah di kawasan ASEAN, sehingga perluasan dianggap masih terkendali.