Empat Pilar Kunci Wujudkan Kedaulatan AI Nasional

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah memandang pembangunan kedaulatan kecerdasan artifisial sebagai fondasi strategis bagi kemajuan digital nasional. Menurut pernyataan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, membangun ekosistem AI bukan sekadar soal regulasi, melainkan membangun fondasi yang kokoh dari berbagai elemen terintegrasi. Setiap komponen harus saling mendukung agar AI dapat berfungsi secara optimal, aman, dan berkelanjutan di seluruh sektor publik dan swasta.

Kapasitas manusia dan riset menjadi fondasi pertama, mengingat jumlah peneliti dan tenaga ahli di bidang IPTEK masih terbatas. Data BRIN 2024 menunjukkan belanja riset hanya mencapai 0,23 persen dari PDB, dengan jumlah SDM IPTEK sekitar 398.000 orang. Untuk mengisi kesenjangan ini, diperlukan kerja sama strategis dalam bentuk transfer ilmu, pendampingan riset bersama, serta pembinaan talenta lokal agar mampu menguasai teknologi kunci.

Kualitas dan tata kelola data menjadi pilar kedua yang tak kalah penting. AI tidak bisa berjalan efektif tanpa data yang akurat, terstruktur, dan dapat diakses secara aman. Pendekatan baru diperlukan: bukan sekadar mengumpulkan data di satu tempat, melainkan membangun sistem berbagi data antarinstansi melalui interoperabilitas yang terstandar, teraudit, dan terlindungi. Dengan demikian, manfaat data bisa menyebar tanpa harus pindah fisik.

Penguatan infrastruktur komputasi dan pusat data menjadi faktor ketiga, di mana kapasitas saat ini baru mencapai 465–600 megawatt, jauh tertinggal dari negara tetangga. Namun, kedaulatan bukan hanya soal lokasi fisik server, melainkan kendali penuh atas akses, keamanan, dan operasional jangka panjang. Perencanaan infrastruktur juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, termasuk efisiensi energi dalam pengoperasian pusat data.

Pilar terakhir adalah pembangunan ekosistem inovasi yang kolaboratif dan terintegrasi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, industri lokal, dan mitra global harus dijalankan dengan tata kelola yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan anggaran. Tujuannya adalah menciptakan layanan publik yang lebih efisien, tanpa mengorbankan kendali nasional. Dalam prosesnya, penting menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap kemajuan global dan kekuatan mandiri dalam mengelola teknologi.