Greenpeace Aksi di Bundaran HI, Pemerintah Respons Kebijakan Iklim dan Harga Sembako

Kendari, ıNarasikita - Sejumlah aktivis Greenpeace menggelar aksi protes di kawasan Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia, pada Selasa pagi, dengan membentangkan spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah untuk menangani krisis iklim yang kian mengancam kesejahteraan rakyat, terutama di tengah melonjaknya biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi. Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” menjadi sorotan utama, menyoroti ketidaksesuaian antara janji pemerintah dan realitas sosial ekonomi yang dialami masyarakat.

Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim dari Greenpeace Indonesia, menegaskan bahwa bencana alam ekstrem, seperti kabut asap berkepanjangan dan kekeringan, bukan sekadar fenomena lingkungan, melainkan ancaman langsung terhadap kesehatan, produktivitas, dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Ia menyoroti bahwa pekerja di sektor informal dan rentan ekonomi paling merasakan dampaknya, dengan pendapatan menurun dan harga pangan melambung. Padahal, pemerintah periode Prabowo-Gibran sebelumnya berkomitmen menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, dan menstabilkan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Publik (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan menghargai aksi tersebut sebagai bentuk ekspresi kebebasan berpendapat. Ia menegaskan bahwa pesan tentang krisis iklim dan beban biaya hidup telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah konkret, termasuk peningkatan anggaran BTT sebesar Rp760 miliar untuk penanganan karhutla di tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak. Selain itu, Presiden telah memerintahkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan, bahkan mempertimbangkan kategorisasi sebagai terorisme ekologi.

Dalam upaya menangani tekanan ekonomi, pemerintah sedang menyiapkan paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Rancangan kebijakan ini mencakup bantuan beras 10 kilogram untuk 33,24 juta penerima manfaat, penahanan kenaikan harga BBM hingga akhir 2026, serta tambahan pasokan beras SPHP sebanyak 1 juta ton guna menekan fluktuasi harga pangan. Syahganda menegaskan bahwa langkah-langkah ini merupakan respons terhadap tekanan global yang berpotensi mengganggu daya beli masyarakat.

Pemerintah juga mengajak Greenpeace untuk terus menyampaikan data dan rekomendasi secara konstruktif kepada kementerian terkait sebagai bahan perbaikan kebijakan. Ia menekankan bahwa penanganan krisis iklim dan perlindungan rakyat bukanlah tugas yang selesai, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang diambil tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan dalam menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan.