Indonesia Prioritaskan Gas untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kembali menegaskan komitmen memprioritaskan seluruh potensi gas bumi nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebagai bagian dari strategi ketahanan energi dalam kondisi yang disebut sebagai “survival mode”. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi saat meresmikan operasional sumur gas Jangkrik North East #6 serta fasilitas produksi lapangan Maha South Hub di atas kapal pengolah gas, berjarak 12 mil dari kepulauan Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa arahan dari rapat kabinet paripurna telah jelas: sumber daya alam harus dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kepentingan dalam negeri. “Ini bukan sekadar kebijakan, tapi keharusan dalam menghadapi tantangan global saat ini,” tegasnya, menekankan bahwa pemanfaatan gas bumi akan diperuntukkan bagi pembangunan pusat hilirisasi petrokimia di Kalimantan Timur guna meningkatkan nilai tambah, pendapatan negara, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Pemerintah juga menyatakan siap meninjau ulang atau bahkan menghentikan ekspor gas ke negara-negara yang dianggap tidak menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan saling menghargai dalam kerja sama. Bahlil menegaskan bahwa hubungan internasional harus didasarkan pada etika diplomasi yang seimbang, bukan hanya kepentingan ekonomi semata. Ia menyiratkan bahwa negara yang tidak menghargai Indonesia tidak akan mendapatkan prioritas dalam kontrak pasokan energi.

Sebaliknya, pemerintah tetap terbuka untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara yang menunjukkan sikap menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. “Kami tidak menolak kerja sama, asal ada rasa saling menghargai,” tegasnya, menekankan bahwa kesetaraan dalam hubungan internasional menjadi fondasi utama. Ia juga menyoroti pentingnya membangun kontrak baru dengan negara-negara yang secara etis mengakui posisi Indonesia sebagai mitra yang setara.

Pernyataan ini menggambarkan kembali komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan energi nasional, di mana perjuangan untuk kemerdekaan tetap menjadi landasan dalam setiap kebijakan. “Kami tidak akan membiarkan negara lain meremehkan atau merasa lebih unggul atas Indonesia,” tegasnya, menekankan bahwa kebijakan energi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal harga diri dan martabat bangsa.