INKA Siap Dikonsolidasi ke KAI Sebelum 2027

Kendari, ıNarasikita - Proses konsolidasi PT Industri Kereta Api (Persero) ke dalam PT Kereta Api Indonesia (Persero) sedang digenjot pemerintah untuk menyelaraskan kapasitas produksi dan kebutuhan transportasi publik nasional. Proyek integrasi ini dijadwalkan tuntas sebelum Januari 2027, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pengatur BUMN, Dony Oskaria, yang menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari transformasi sektor perkeretaapian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kondisi keuangan INKA saat ini menjadi salah satu alasan utama dipercepatnya proses konsolidasi. Perusahaan mengalami ekuitas negatif dan memiliki pinjaman tidak berkelanjutan (unsustainable loan) senilai Rp4,7 triliun. Dony menekankan bahwa perbaikan struktur keuangan menjadi prasyarat agar INKA dapat berfungsi optimal sebagai pelaku industri strategis yang mendukung pengembangan sarana transportasi publik.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, memastikan bahwa integrasi akan dimulai secara resmi pada 1 Januari 2027. Saat ini, proses due diligence terhadap INKA sedang berlangsung, sementara akta inbreng atau pengalihan aset akan dilakukan pada September 2026 dengan skema bersyarat. Tujuannya adalah menggabungkan keunggulan teknis dan fasilitas produksi dari kedua entitas, termasuk pemanfaatan fasilitas KAI di Sumatra Selatan dan Lampung untuk mendukung produksi gerbong barang secara lebih efisien.

Dengan integrasi ini, kapasitas produksi INKA yang saat ini hanya sekitar tiga rangkaian KRL per tahun diproyeksikan meningkat signifikan. Salah satu kendala yang akan diatasi adalah distribusi logistik yang selama ini terfragmentasi, seperti produksi gerbong datar untuk batu bara di Banyuwangi dan Madiun, yang menyebabkan biaya tinggi. KAI juga berencana membangun jalur rel pendek sepanjang 3–4 kilometer dari fasilitas INKA menuju pelabuhan Banyuwangi guna memudahkan pengiriman melalui laut, mengurangi ketergantungan pada truk towing.

Pembenahan industri dalam negeri tetap menjadi prioritas, meskipun impor KRL masih diperlukan sebagai solusi sementara untuk menjaga ketersediaan sarana transportasi. KAI menilai bahwa kebutuhan KRL hingga 2040 diperkirakan mencapai 156 rangkaian, belum termasuk kebutuhan untuk kereta jarak jauh, lokomotif, dan sarana angkutan barang. Kolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia juga dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan operator dengan kapasitas manufaktur dan memperhitungkan total cost of ownership secara menyeluruh.