Target Zero ODOL 2027, 16 Alat Deteksi Baru Siap Dipasang

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kembali memperkuat langkah strategis dalam upaya mencapai target zero over dimension over loading (ODOL) pada awal 2027. Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menegaskan bahwa infrastruktur deteksi kendaraan melampaui batas muatan telah tersedia secara teknis, termasuk sistem Weigh In Motion (WIM) yang terintegrasi dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Namun, efektivitas penegakan hukum dinilai masih belum maksimal, memerlukan konsistensi dan perbaikan tindak lanjut dari temuan pelanggaran.

Data dari Januari hingga Agustus 2026 mengungkapkan angka tinggi pelanggaran di ruas tol yang dikelola Jasa Marga Group, dengan rata-rata 3.657 kendaraan overload setiap hari dari total 20.627 kendaraan non-golongan I. Persentase pelanggaran mencapai 17,73%. Sementara di ruas Hutama Karya Group, angka overload mencapai 26,09%, dengan rata-rata 2.041 kendaraan melanggar per hari dari 7.823 kendaraan non-golongan I yang berlalu.

Tantangan terbesar terletak pada disparitas antara jumlah pelanggaran yang terdeteksi dan tindak lanjut hukum yang diterapkan. Di Jasa Marga, sebanyak 431.192 kendaraan tercatat melanggar, namun hanya 16.026 tilang yang terkirim, 2.525 pelanggar terkonfirmasi, dan hanya 252 yang telah membayar denda. Di Hutama Karya, dari 287.186 pelanggar yang terdeteksi, hanya 1.874 tilang yang dikirim, 422 pelanggar terkonfirmasi, dan hanya dua yang menyelesaikan kewajiban.

Untuk menangani persoalan ini, BPJT telah menginstruksikan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) melakukan pendataan digital kendaraan angkutan barang berbasis hasil pengukuran WIM. Sinergi dengan Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri juga diperkuat guna menyelaraskan pengawasan dan penindakan. Saat ini terdapat 47 unit WIM yang telah terpasang, tersebar di 38 titik sebelum gerbang tol dan sembilan titik di jalur utama.

Seiring target zero ODOL 2027, pemerintah berencana mempercepat pemasangan 16 titik WIM tambahan. Rencana ini mencakup lima titik di Trans Sumatera, lima di Trans Jawa, tiga di wilayah non-Trans Jawa, dan tiga di Jabodetabek. Pemasangan akan dilakukan secara bertahap mulai akhir September 2026 hingga 2030, sebagai bagian dari strategi sistemik dalam menekan pelanggaran ODOL secara berkelanjutan.