Integrasi Data Logistik Capai 98%, Zero ODOL Siap Diterapkan 2027

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa proses penggabungan data sistem angkutan barang dan logistik telah mencapai tingkat integrasi sebesar 98 persen, sejalan dengan rencana penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) pada Januari 2027. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menegaskan bahwa seluruh tahapan persiapan telah berjalan sesuai jadwal yang telah disusun, termasuk penyempurnaan infrastruktur digital dan penyusunan peraturan pendukung.

Proses integrasi data ini menjadi fondasi penting dalam memastikan transparansi dan akurasi pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang. Aan menjelaskan bahwa tinggal sekitar dua persen yang belum tuntas, yang saat ini sedang disempurnakan secara teknis. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk tetap berpegang pada target waktu, tanpa penundaan, sekalipun masih ada tahapan evaluasi dan penyempurnaan teknis.

Sebagai bagian dari persiapan operasional, uji coba digitalisasi pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar dimensi dan beban telah dilakukan. Hasil evaluasi uji coba ini akan dilakukan pada 10 September 2026, guna menilai efektivitas sistem sebelum disahkan sebagai dasar regulasi resmi. Dengan data yang terintegrasi dan proses penegakan hukum yang lebih transparan, diharapkan kebijakan Zero ODOL dapat diterapkan secara konsisten dan adil.

Dukungan anggaran untuk implementasi Zero ODOL juga sedang dalam proses finalisasi. Aan menyebutkan bahwa alokasi dana yang disiapkan untuk tahun 2027 berada dalam kisaran Rp70 miliar, meski jumlah tersebut masih bisa berubah tergantung hasil diskusi dengan DPR RI. Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp5,15 triliun pada tahun depan, meningkat dari pagu awal Rp4,31 triliun. Sebanyak Rp876,96 miliar dialokasikan khusus untuk program keselamatan dan keamanan transportasi, termasuk penanganan pelanggaran ODOL, pemeliharaan jalan, dan penanganan zona rawan kecelakaan.

Untuk memperkuat dasar hukum, Kemenhub kini tengah membentuk tim khusus guna mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tim ini bertugas memastikan bahwa regulasi yang ada dapat mendukung penerapan Zero ODOL secara efektif, berkelanjutan, dan berbasis data. Dengan dukungan teknologi, anggaran, dan kerangka hukum yang kuat, penerapan kebijakan ini diharapkan dapat menekan risiko kecelakaan dan mereduksi kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan berlebihan.