Judi Online Masuk Daftar Tindak Pidana Perampasan Aset

Kendari, ıNarasikita - Ketua Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menegaskan bahwa judi online berpotensi menjadi bagian dari tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menekankan bahwa daftar 13 tindak pidana yang saat ini disiapkan dalam draf inisiatif DPR bersifat dinamis, sehingga dapat mengalami penambahan atau pengurangan sesuai konteks dan kebutuhan hukum.

Menurutnya, fleksibilitas dalam menentukan cakupan tindak pidana ini penting karena inti dari perampasan aset adalah pemulihan kerugian negara yang timbul akibat pelanggaran hukum yang merusak tata kelola publik dan merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, penentuan daftar tindak pidana tidak boleh dianggap final sejak awal.

Gus Falah menegaskan bahwa proses perampasan aset harus didasarkan pada adanya kerugian nyata terhadap negara, yang disebabkan oleh aktivitas ilegal yang mengganggu tata kelola dan kepentingan publik. Dalam konteks itu, judi online—yang telah terbukti menyebabkan dampak sosial dan ekonomi luas—dapat menjadi kandidat kuat untuk dimasukkan dalam daftar tersebut.

Pembahasan lebih lanjut terkait hal ini akan dilakukan secara kolektif antara DPR dan pemerintah, dengan mempertimbangkan dampak nyata dari berbagai jenis tindak pidana terhadap keuangan negara dan stabilitas sosial. Target penyelesaian RUU Perampasan Aset ditetapkan pada Desember 2026.