Kampus Diminta Fokus Riset Berbasis Kebutuhan Daerah
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendorong perguruan tinggi mengalihkan riset dan tugas akhir mahasiswa untuk menyelesaikan persoalan nyata di tingkat daerah, demi memperkuat relevansi pendidikan tinggi.
Redaksi iNarasikita·Senin, 28 September 2026, 21.23 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
📷 ANTARAKendari, ıNarasikita - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menegaskan perlunya perguruan tinggi memperkuat keterkaitan antara aktivitas akademik dan realitas pembangunan di daerah. Ia menekankan pentingnya mengarahkan penelitian dan tugas akhir mahasiswa agar tidak hanya memenuhi syarat akademik, tetapi juga memberikan solusi konkret terhadap tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Dengan pendekatan ini, hasil riset diharapkan lebih aplikatif dan langsung bermanfaat bagi masyarakat.
Langkah strategis yang disarankan adalah mempererat kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah. Melalui sinergi ini, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi isu-isu krusial seperti pengelolaan sumber daya alam, kesehatan masyarakat, atau infrastruktur, lalu menjadikannya fokus penelitian. Hal ini akan menjadikan pendidikan tinggi sebagai mitra strategis dalam percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Peningkatan mutu pendidikan tinggi, menurut Menteri, harus dilakukan secara berkelanjutan melalui prinsip *continuous improvement*. Ia menekankan bahwa akreditasi bukan sekadar formalitas, melainkan alat untuk mendorong perbaikan berkesinambungan dalam kualitas pendidikan, penelitian, dan layanan. Dengan demikian, institusi pendidikan tidak hanya bertahan, tetapi terus berkembang sesuai kebutuhan zaman dan masyarakat.
Selain itu, pemerintah terus mendorong perluasan akses pendidikan tinggi melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menteri menyampaikan apresiasi kepada kampus-kampus yang telah menerima mahasiswa penerima KIP, sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan inklusif. Ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tinggi harus sejalan dengan keadilan sosial, sehingga setiap individu, terlepas dari latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Antrean Haji RI Dipangkas Jadi 14 Tahun Berkat Validasi Data
Kemenhaj berhasil mempersingkat masa tunggu keberangkatan jemaah haji dari 49 tahun menjadi 14 tahun setelah menemukan 400 ribu data tidak valid.
28 September 2026

Trump dan AI Pendidikan RI Jadi Sorotan Global
Presiden Amerika Serikat menanggapi isu geopolitik dengan unggahan digital, sementara Indonesia unggul secara global dalam pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pendidikan.
28 September 2026

Netanyahu Rahasia Temui Pemimpin UEA di Abu Dhabi
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan melakukan kunjungan rahasia ke Abu Dhabi dan bertemu Presiden UEA, tanpa pengumuman resmi dari kedua pihak.
28 September 2026

Wajib Halal 2026: 7 Kategori Produk Wajib Sertifikasi
Mulai 18 Oktober 2026, tujuh kategori produk wajib bersertifikat halal, termasuk kosmetik, obat alam, dan peralatan rumah tangga, dengan sanksi administratif bagi yang melanggar.
28 September 2026
Berita Lainnya

LBH Medan Temukan Kelalaian Proses Hukum dalam Kasus Kematian Winda Lorenza
Senin, 28 September 2026, 21.26 WITA

Komisi XIII Dorong Reformasi Transparan di Lapas Cibinong
Senin, 28 September 2026, 21.26 WITA

Prabowo Dorong Audit Forensik Keuangan Haji untuk Transparansi
Senin, 28 September 2026, 21.26 WITA

Korupsi Ancam Hak Dasar Rakyat Miskin
Senin, 28 September 2026, 21.25 WITA

Pendidikan Gratis Jadi Fondasi Inklusivitas Nasional
Senin, 28 September 2026, 21.25 WITA

Indonesia Perluas Pasar Pangan di Eropa Tenggah Lewat Polagra Fair 2026
Senin, 28 September 2026, 21.25 WITA

TXT Siap Rilis EP "Perfect Storm" November Mendatang
Senin, 28 September 2026, 21.25 WITA

KPK Temukan Rekening Rahasia di Kanwil BPN Jatim
Senin, 28 September 2026, 21.24 WITA

