Kepala Kebijakan Kepresidenan Korea Mundur Akibat Skandal ETF
Kepala Staf Kepresidenan untuk Kebijakan Korea Selatan mengundurkan diri setelah munculnya skandal terkait pengelolaan ETF berleverage yang memicu krisis kepercayaan publik.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 4 September 2026, 08.28 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kendari, ıNarasikita - Kepala Staf Kepresidenan Korea Selatan, Kim Yong Beom, secara resmi meletakkan jabatannya pada hari Selasa, setelah menjabat selama sekitar 15 bulan sejak pemerintahan Lee Jae Myung mengambil alih kekuasaan. Keputusan pengunduran diri ini disampaikan setelah ia mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Lee pada hari sebelumnya, yang kemudian disetujui. Kepergian Kim terjadi di tengah gelombang kritik publik dan investigasi internal terkait kebijakan keuangan yang kontroversial.
Penunjukan Kim sebagai kepala kebijakan pertama dilakukan pada Juni 2025, tak lama setelah transisi kekuasaan. Namun, sejak awal 2026, muncul tudingan bahwa ia diduga mengarahkan otoritas keuangan untuk memperkenalkan produk ETF berleverage yang berfokus pada saham individu tertentu. Aksi tersebut dinilai memicu volatilitas pasar dan merusak kepercayaan investor, yang berdampak pada penurunan sentimen publik terhadap pemerintah.
Ketegangan politik terus memburuk seiring dengan munculnya aduan pidana terhadap Kim terkait dugaan manipulasi pasar melalui produk ETF berisiko tinggi. Otoritas regulasi juga dikecam karena dianggap lambat merespons krisis, sehingga mendorong desakan untuk memperketat regulasi terhadap instrumen keuangan berdaya ungkit. Dalam konteks ini, pemerintah menghadapi tekanan besar dari kalangan oposisi dan masyarakat sipil.
Skandal ini turut memperparah krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Lee Jae Myung, yang kini mencatat tingkat persetujuan publik di bawah 40%—angka terendah sejak masa kepemimpinannya dimulai. Kombinasi isu ekonomi, kebijakan keuangan yang kontroversial, dan persoalan perumahan yang belum teratasi telah menggoyahkan stabilitas politik dan menimbulkan kekhawatiran atas keberlanjutan kebijakan pemerintah.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Indonesia Pionir B50, Eropa dan Jepang Pelajari Skema Suksesnya
Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan campuran solar B50, memicu minat belajar dari Jepang hingga negara Eropa terkait implementasi dan regulasinya.
9 September 2026

48 Jam Listrik Padam, Warga Gambia Aksi Massal Tuntut Presiden Mundur
Pemadaman listrik berkepanjangan selama 48 jam di Gambia memicu unjuk rasa besar-besaran di Banjul dan daerah lain, dengan massa menuntut presiden Adama Barrow mundur, sementara pihak berwenang mengaku penyebabnya adalah lonjakan beban dan gangguan teknis.
9 September 2026

Warga Bantaran Rel Senen Diberi Hunian Sementara oleh Pemerintah
Ratusan warga eks bantaran rel Senen kini tinggal di hunian sementara yang disediakan pemerintah, menandai realisasi program relokasi dan penataan kawasan.
9 September 2026

Pemerintah Siapkan Rp17 T untuk Bansos Beras Hingga Akhir 2026
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp17 triliun untuk penyaluran bantuan beras 30 kg per keluarga penerima hingga akhir 2026, dengan distribusi secara rutin dan terkonsentrasi.
9 September 2026
Berita Lainnya

Abu Vulkanik Anak Krakatau Picu Iritasi Kulit, Ini Penjelasannya
Rabu, 9 September 2026, 07.45 WITA

Dua Masker Lebih Efektif? Ini Penjelasan Dokter Paru
Rabu, 9 September 2026, 07.44 WITA

Perlindungan Anabul Saat Hujan Abu Vulkanik
Rabu, 9 September 2026, 07.44 WITA

Lima Langkah Tangani Paparan Abu Vulkanik Secara Aman
Rabu, 9 September 2026, 07.43 WITA

Paparan Abu Vulkanik dan Risiko Silikosis, Ini Penjelasan Ahli
Rabu, 9 September 2026, 07.43 WITA

PAG Disejajarkan Singapura sebagai Pusat LNG Asia
Rabu, 9 September 2026, 07.37 WITA

Bandara Soekarno-Hatta dan Lokasi Lain Segera Beroperasi Kembali
Rabu, 9 September 2026, 07.37 WITA

Data Ekonomi India Dikritik, Mantan Pejabat Sebut Manipulasi Sistemik
Rabu, 9 September 2026, 07.34 WITA


