Rabu, 9 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Kepala Kebijakan Kepresidenan Korea Mundur Akibat Skandal ETF

Kepala Staf Kepresidenan untuk Kebijakan Korea Selatan mengundurkan diri setelah munculnya skandal terkait pengelolaan ETF berleverage yang memicu krisis kepercayaan publik.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 4 September 2026, 08.28 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kepala Kebijakan Kepresidenan Korea Mundur Akibat Skandal ETF
Foto: CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Kepala Staf Kepresidenan Korea Selatan, Kim Yong Beom, secara resmi meletakkan jabatannya pada hari Selasa, setelah menjabat selama sekitar 15 bulan sejak pemerintahan Lee Jae Myung mengambil alih kekuasaan. Keputusan pengunduran diri ini disampaikan setelah ia mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Lee pada hari sebelumnya, yang kemudian disetujui. Kepergian Kim terjadi di tengah gelombang kritik publik dan investigasi internal terkait kebijakan keuangan yang kontroversial.

Penunjukan Kim sebagai kepala kebijakan pertama dilakukan pada Juni 2025, tak lama setelah transisi kekuasaan. Namun, sejak awal 2026, muncul tudingan bahwa ia diduga mengarahkan otoritas keuangan untuk memperkenalkan produk ETF berleverage yang berfokus pada saham individu tertentu. Aksi tersebut dinilai memicu volatilitas pasar dan merusak kepercayaan investor, yang berdampak pada penurunan sentimen publik terhadap pemerintah.

Ketegangan politik terus memburuk seiring dengan munculnya aduan pidana terhadap Kim terkait dugaan manipulasi pasar melalui produk ETF berisiko tinggi. Otoritas regulasi juga dikecam karena dianggap lambat merespons krisis, sehingga mendorong desakan untuk memperketat regulasi terhadap instrumen keuangan berdaya ungkit. Dalam konteks ini, pemerintah menghadapi tekanan besar dari kalangan oposisi dan masyarakat sipil.

Skandal ini turut memperparah krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Lee Jae Myung, yang kini mencatat tingkat persetujuan publik di bawah 40%—angka terendah sejak masa kepemimpinannya dimulai. Kombinasi isu ekonomi, kebijakan keuangan yang kontroversial, dan persoalan perumahan yang belum teratasi telah menggoyahkan stabilitas politik dan menimbulkan kekhawatiran atas keberlanjutan kebijakan pemerintah.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya