Kritik Prabowo soal Pakar Tak Targetkan Semua Ilmuwan

Kendari, ıNarasikita - Kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap fenomena "pakar" yang kini marak di ruang publik, menurut Menteri HAM Natalius Pigai, tidak ditujukan kepada seluruh kalangan ilmuwan atau ahli. Ia menekankan bahwa yang dimaksud adalah individu yang menggabungkan berbagai peran, seperti aktivis, influencer, buzzer, bahkan pendukung kelompok tertentu, di luar kapasitas keilmuannya. Dalam paparannya di Jakarta, Pigai menyoroti bagaimana seseorang dengan latar belakang akademik tetap bisa menjadi narasumber utama di media sosial, meski kini berperan sebagai penyebar opini politik atau pihak yang terlibat dalam dinamika kekuasaan.

Pigai menjelaskan bahwa keberadaan tokoh seperti itu menimbulkan distorsi dalam diskursus publik, terutama saat kebenaran ilmiah tergantikan oleh narasi yang didasarkan pada kepentingan atau bias. Ia mencontohkan sosok yang sebelumnya menjabat menteri, kemudian anggota DPR, pimpinan lembaga negara, dan kini aktif di media sosial—semua itu tanpa kejelasan batas antara keahlian dan peran politik. Menurutnya, fenomena ini mencerminkan munculnya "pakar post-truth" yang justru mengaburkan fakta demi memperkuat posisi tertentu.

Ia mengacu pada buku *The Death of Expertise* karya Tom Nichols untuk mendukung penjelasannya, yang menunjukkan bagaimana otoritas ilmiah terus tergerus di tengah era digital dan perdebatan publik yang dipengaruhi emosi dan polarisasi. Pigai menekankan bahwa media sosial memungkinkan siapa saja mengklaim kredibilitas tanpa verifikasi, sehingga masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai sumber informasi. Ia meminta publik memahami bahwa tidak semua yang mengaku pakar benar-benar berbasis pada ilmu yang mendalam.

Namun, Pigai menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap ilmu pengetahuan atau ilmuwan. Justru, ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo sendiri menghargai dan mengandalkan masukan dari kalangan ilmuwan dalam proses pengambilan kebijakan. Ia menekankan pentingnya membedakan antara pendapat yang lahir dari keahlian dan yang berasal dari kepentingan politik atau jaringan kekuasaan. Dengan demikian, diskursus publik dapat tetap berbasis pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mudah dimanipulasi.