Lampung Perkuat Penyerapan Gabah Lokal untuk Stabilkan Harga Pangan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis untuk memperkuat penyerapan gabah hasil panen petani di tingkat daerah, sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan ketersediaan pangan bagi konsumen. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya menjaga rantai pasokan dari petani hingga penggilingan agar tidak terjadi perputaran gabah ke luar daerah yang berdampak pada ketahanan pangan lokal. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi pangan tidak boleh mengorbankan keuntungan petani.

Pemantauan terhadap pergerakan gabah menunjukkan adanya kecenderungan mengalir ke luar provinsi, terutama melalui jalur distribusi menuju Pulau Jawa. Agen dari luar daerah datang langsung ke sentra produksi untuk membeli gabah, kemudian membawa ke luar provinsi untuk diolah menjadi beras dengan harga lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan baku bagi penggilingan lokal dan potensi lonjakan harga beras di pasar Lampung.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemprov Lampung mempertimbangkan kebijakan subsidi biaya angkut bagi petani yang mengirimkan gabah ke penggilingan dalam daerah. Selain itu, penguatan peran BUMD dan BUMDes dalam membeli gabah secara langsung dari petani juga menjadi fokus. Langkah ini bertujuan memperluas saluran pemasaran petani dan mengurangi ketergantungan pada pembeli dari luar daerah. Dengan penyerapan lokal yang lebih kuat, diharapkan harga gabah tetap menjamin keuntungan petani, sekaligus menstabilkan harga beras di tingkat konsumen.

Produksi gabah kering panen di Lampung hingga September 2026 mencapai 2,85 juta ton dari luas panen 535 ribu hektare, dengan rendemen rata-rata 53%-54%. Angka ini berpotensi menghasilkan sekitar 1,9 juta ton beras, yang menjadi modal penting bagi ketahanan pangan daerah. Stok cadangan beras pemerintah di Bulog Lampung per 1 September 2026 tercatat sekitar 232 ribu ton, yang dapat dimanfaatkan untuk intervensi pasar jika terjadi tekanan harga.

Pemerintah juga memperkuat sistem peringatan dini melalui kolaborasi dengan BPS dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan memanfaatkan proyeksi harga minggu ketiga setiap bulan. Langkah ini memungkinkan respons lebih cepat terhadap potensi kenaikan harga beras. Di sisi lain, penguatan produksi dilakukan melalui perbaikan jaringan irigasi, distribusi bibit unggul, serta penyaluran pupuk yang efisien. Penguatan kelembagaan petani melalui kelompok tani, gapoktan, dan koperasi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi rantai pasok.