Magang Nasional Dinilai Berisiko Gantikan Pekerja Tetap

Kendari, ıNarasikita - Program Magang Nasional yang dijalankan melalui platform MagangHub menimbulkan kekhawatiran ekonomi terkait potensi substitusi tenaga kerja reguler. Dengan pemerintah menanggung seluruh uang saku peserta, perusahaan dapat memanfaatkan tenaga kerja murah secara berkepanjangan, mengancam stabilitas lapangan kerja bagi pekerja tetap. Kecenderungan ini muncul karena biaya operasional yang rendah bagi perusahaan, sehingga mengurangi insentif untuk merekrut tenaga kerja formal.

Meski demikian, program ini tetap memiliki fungsi penting dalam mempercepat transisi lulusan D3 dan S1 dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Melalui pelatihan langsung di tempat kerja selama enam bulan, peserta mendapatkan pengalaman kerja, jaminan kecelakaan kerja, sertifikat kompetensi, serta uang saku setara upah minimum yang dibayar penuh oleh pemerintah. Pada tahun 2026, alokasi anggaran mencapai Rp4,2 triliun untuk 150.000 peserta, meningkat dari 100.000 peserta pada tahun sebelumnya.

Namun, cakupan program masih terbatas. Dengan total penganggur mencapai 7,22 juta orang pada Mei 2026, kuota magang hanya mencakup sekitar 2,1%. Selain itu, persyaratan pendidikan D3 dan S1 menyisihkan lulusan SMA dan SMK yang menyumbang lebih dari setengah dari total penganggur nasional. Hal ini menunjukkan keterbatasan program dalam menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Untuk meningkatkan keberlanjutan, diperlukan reformasi kebijakan. CORE Indonesia menyarankan pergeseran dari indikator jumlah peserta ke kualitas, seperti tingkat retensi kerja lebih dari satu tahun dan perbandingan upah alumni dengan upah rata-rata buruh nasional. Studi penelusuran yang terintegrasi dengan data BPJS Ketenagakerjaan diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang. Selain itu, diperlukan pembatasan rasio peserta terhadap karyawan, standardisasi kurikulum, dan skema berbagi biaya bertahap dengan perusahaan besar agar tidak menimbulkan beban APBN jangka panjang.