Makassar Tumbuh 7,04%, Fraksi PKS Apresiasi Kinerja Pemkot

Kendari, ıNarasikita - Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada Triwulan II 2026 mencatat angka 7,04 persen, menunjukkan tren positif dan melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026. Angka ini merupakan peningkatan dibandingkan capaian Triwulan I yang sebesar 6,61 persen, mencerminkan akselerasi kinerja ekonomi yang terus berlanjut. Dalam kesempatan penyampaian pandangan umum fraksi, Anggota DPRD dari Fraksi PKS menyebut pencapaian tersebut sebagai bukti nyata dari keberhasilan kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dalam memacu pertumbuhan daerah.

Capaian ekonomi Makassar ini juga berkontribusi signifikan terhadap PDRB Pulau Sulawesi dengan kontribusi sebesar 15,25 persen, menunjukkan peran strategis kota sebagai pusat ekonomi regional. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2026 tercatat sebesar 6,84 persen, lebih tinggi dari target RPJMD yang ditetapkan pada 6,43 persen. Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini, menilai bahwa angka tersebut bukan sekadar indikator makro, tetapi juga cerminan dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Namun, apresiasi itu disertai catatan penting terkait alokasi anggaran dan penyelesaian persoalan publik. Fraksi PKS menekankan perlunya peningkatan kualitas pelayanan dasar, seperti drainase, jalan lingkungan, air bersih, dan pengelolaan sampah. Mereka menyarankan agar tambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2026 diarahkan pada program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah rawan banjir dan infrastruktur terbatas.

Dalam pembahasan APBD Perubahan, fraksi meminta penjelasan lebih rinci mengenai penurunan belanja modal sebesar Rp55 miliar dan kenaikan belanja operasi Rp146 miliar. Mereka menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pengelolaan keuangan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang masih menjadi tantangan utama di berbagai wilayah, termasuk di kawasan Bangkala. Fraksi PKS menegaskan bahwa keberhasilan anggaran harus diukur dari penurunan genangan, perbaikan jalan, dan peningkatan akses air bersih.

Seluruh fraksi di DPRD Makassar menyatakan persetujuan atas Ranperda Perubahan APBD 2026, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus). Tujuan utamanya adalah memastikan setiap kebijakan anggaran tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kualitas hidup warga kota.