13 Bangunan Rumah Dinas Lapas Cibinong Tak Terdaftar di Sistem Negara
Dirjen PAS mengakui 13 dari 16 bangunan rumah dinas di Lapas Cibinong belum tercatat dalam sistem aset negara, sementara barang mewah ditemukan berasal dari pejabat terkait.
Redaksi iNarasikita·Senin, 28 September 2026, 15.43 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkapkan bahwa sebanyak 13 dari total 16 bangunan rumah dinas di Lapas Kelas II A Cibinong, Kabupaten Bogor, belum terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN). Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, menyusul temuan Ombudsman RI terkait fasilitas mewah di dalam kawasan lapas. Meski tiga unit sudah tercatat secara administrasi, sisa bangunan yang berada di sekitar Sungai Ciliwung masih dalam proses pendalaman terkait status kepemilikan dan pemanfaatan aset.
Mashudi menjelaskan bahwa barang-barang seperti televisi, sofa, springbed, kulkas, hingga minuman keras yang ditemukan dalam rumah dinas berasal dari milik pribadi salah satu pejabat, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Adi Nugroho Nur. Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan sementara menunjukkan semua perabotan dan barang tersebut bukan merupakan aset lapas, melainkan milik pribadi pegawai. Termasuk botol wiski dan bir yang ditemukan dalam kulkas, yang dikonfirmasi berasal dari kepemilikan Adi.
Mengenai objek yang sempat menjadi perhatian publik, seperti bangunan yang menyerupai apartemen dan area yang diduga sebagai simulator golf, Dirjen PAS menjelaskan bahwa semua fasilitas tersebut memiliki fungsi resmi. Kawasan yang disebut Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) digunakan untuk kegiatan penggemukan sapi yang didanai APBN 2026, serta mess wisma peristirahatan pegawai yang dibangun tahun 2017. Area yang disinyalir sebagai tempat parkir mobil mewah, menurut keterangan, hanya berfungsi sebagai alternatif ketika parkir utama penuh.
Pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh aspek administrasi, status kepemilikan, dan penggunaan fasilitas dilakukan secara menyeluruh. Keputusan tindak lanjut akan ditentukan berdasarkan hasil audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, lima pejabat struktural Lapas Cibinong telah dinonaktifkan sementara untuk kepentingan investigasi. Mereka adalah Kalapas Wisnu Hani Putranto, KPLP I Gusti Bagus Widya Putra, Kasi Kamtib Adi Nugroho, Kasi Binadik Yhosep Jhon Ferry, serta Kaur Umum Deni Sugiarto.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Pengacara Muda Asal Muna Barat Pilih Berpolitik di Partai Rakyat Indonesia
La Ade Muhammad Ali Hamdani SH, pengacara muda asal Muna Barat, memilih Partai Rakyat Indonesia sebagai wadah politiknya untuk membela kepentingan rakyat.
28 September 2026

Sidang PHPU Pilpres 2024 Lanjut, Pembuktian Ijazah Gibran Digelar 30 September 2026
Mahkamah Konstitusi akan memproses agenda pembuktian dalam sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada 30 September 2026, dengan fokus pada keterangan ahli dan alat bukti tambahan pemohon.
28 September 2026

Ombudsman Absen Rapat DPR Soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
Rapat Komisi XIII DPR tentang temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong berlangsung tanpa kehadiran Ombudsman meski sebelumnya dijanjikan, dengan pihak DPR memutuskan melanjutkan pembahasan bersama Dirjen PAS.
28 September 2026

Komisi II DPR Panggil Ombudsman Bahas Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
Komisi II DPR akan memanggil Ombudsman RI pada Selasa besok untuk membahas temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor.
28 September 2026
Berita Lainnya

MNC University Edukasi Generasi Muda soal Pajak Digital
Senin, 28 September 2026, 15.48 WITA

APBN sebagai Pelindung Ekonomi dari Guncangan Global
Senin, 28 September 2026, 15.47 WITA

Minum Minuman Manis Harian Tingkatkan Risiko Kanker Lambung
Senin, 28 September 2026, 15.46 WITA

Kalapas Cibinong Akui Perintahkan Pemindahan Barang Temuan Ombudsman
Senin, 28 September 2026, 15.46 WITA

Makassar Tumbuh 7,04%, Fraksi PKS Apresiasi Kinerja Pemkot
Senin, 28 September 2026, 15.44 WITA

Dirjen PAS Bantah Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Sebut Milik Pejabat
Senin, 28 September 2026, 15.43 WITA

Ombudsman Tak Hadir Rapat Soal Lapas Mewah karena Tak Dapat Undangan Resmi
Senin, 28 September 2026, 15.42 WITA

Anggota BPK Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Senin, 28 September 2026, 15.41 WITA

