Mandiri Salurkan KUR Rp29,53 Triliun, Fokus Dorong Sektor Produksi

Kendari, ıNarasikita - Hingga 31 Agustus 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp29,53 triliun kepada 223.284 debitur UMKM di seluruh Indonesia. Angka ini mencapai 72,03% dari target tahunan sebesar Rp41 triliun. Penyaluran KUR tetap berjalan dengan kualitas aset yang terjaga, ditunjukkan oleh tingkat non-performing loan (NPL) yang berada di bawah 1 persen, mencerminkan manajemen risiko yang kuat.

Sebanyak 64,48% atau Rp19,04 triliun dari total KUR disalurkan ke sektor produksi, termasuk pertanian, jasa produksi, dan industri pengolahan. Sektor pertanian menjadi yang terbesar dengan alokasi Rp9,84 triliun, disusul jasa produksi sebesar Rp6,47 triliun dan industri pengolahan Rp2,28 triliun. Sementara itu, sektor nonproduksi menerima Rp10,48 triliun atau 35,52%, termasuk perikanan dan pertambangan dengan kontribusi masing-masing Rp424 miliar dan Rp14,62 miliar.

Senior Vice President Micro Development and Agent Banking, Bayu Trisno Arief Setiawan, menegaskan bahwa fokus penyaluran KUR pada sektor produksi dimaksudkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan pendekatan ini, diharapkan produktivitas meningkat, kapasitas usaha diperkuat, serta tercipta nilai tambah yang berkelanjutan. "Ketika UMKM di sektor produksi tumbuh, maka kesempatan kerja, rasio nilai tambah, dan ketahanan pangan ikut terdorong," ujarnya.

Sejak pertama kali menyalurkan KUR pada 2008 hingga Agustus 2026, total penyaluran mencapai Rp332,77 triliun kepada 3,81 juta debitur. Pada 2026, sebanyak 157.839 debitur baru telah menerima KUR, atau 71,75% dari target 220.000 debitur. Upaya ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri dalam mendorong inklusi keuangan dan mendukung program strategis nasional, khususnya dalam memperkuat ekosistem usaha dan rantai pasok.

Bank Mandiri berencana memperluas sinergi dengan pemerintah pusat, daerah, kementerian, dan pelaku ekosistem lainnya untuk memperluas akses pembiayaan produktif. Tujuannya adalah menciptakan nilai tumbuh yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan memastikan bahwa pertumbuhan perusahaan berjalan selaras dengan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.