MBG Dorong Konsumsi Pangan Lokal demi Kemandirian Nasional

Kendari, ıNarasikita - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap sebagai instrumen strategis dalam membentuk pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih pangan hasil produksi dalam negeri. Menurut Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, keberhasilan kemandirian pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perubahan preferensi konsumen. Ia menekankan perlunya menciptakan ikatan emosional antara masyarakat dan pangan lokal agar konsumsi tidak lagi bergantung pada impor.

Dalam forum IdeaFest 2026, Dirgayuza menjelaskan bahwa MBG berperan ganda: sebagai penopang pasar jangka pendek bagi petani dan nelayan, serta alat pembentuk preferensi jangka panjang. Dengan mengintegrasikan pemasok lokal ke dalam rantai pasok MBG, program ini mendorong keterlibatan langsung kelompok tani, peternak, nelayan, dan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Ia menegaskan bahwa pilihan konsumen akhirnya menentukan jenis pangan yang dikembangkan, sehingga perlu dibangun kesadaran kolektif untuk memilih produk dalam negeri.

Pengaturan lebih lanjut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, yang mewajibkan prioritas penggunaan produk lokal dan keterlibatan usaha mikro, kecil, koperasi, serta BUMDes dalam penyelenggaraan MBG. Data hingga Juli 2026 menunjukkan bahwa sekitar 148 ribu pemasok lokal telah terlibat, termasuk kelompok tani, peternak, koperasi desa, dan UMKM. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menghindari ketergantungan pada satu atau dua pemasok utama, serta meningkatkan daya tahan sistem pangan secara keseluruhan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar soal jumlah produksi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan produsen, kualitas gizi, dan keberlanjutan ekonomi sektor pertanian. Ia menyatakan bahwa negara yang maju harus mandiri dalam pangan, karena ketergantungan impor berisiko terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional. Dalam diskusi tersebut, kedua tokoh menekankan bahwa pangan adalah isu multidimensi yang melibatkan produksi, konsumsi, distribusi, dan kemandirian.

Pembentukan preferensi konsumsi yang berbasis pada pangan lokal, menurut mereka, harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas produksi dan penguatan ekosistem pemasok. Dengan demikian, peningkatan kapasitas dalam negeri tidak hanya berdampak pada produksi, tetapi juga menciptakan permintaan yang stabil dan berkelanjutan terhadap hasil pertanian, perikanan, dan peternakan nasional.