Menteri Pendidikan India Mundur Akibat Kebocoran Ujian Nasional

Kendari, ıNarasikita - Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, mengundurkan diri secara resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebocoran soal Ujian Kelayakan dan Tes Masuk Nasional (NEET) yang terjadi pada bulan Mei 2026. Kejadian tersebut memicu gelombang protes nasional yang dipimpin oleh gerakan Cockroach Janta Party (CJP), yang menggugat ketidaktransparanan sistem pendidikan dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Aksi demonstrasi berlangsung selama beberapa pekan, menyebar di berbagai kota besar dan menarik partisipasi lebih dari dua juta peserta ujian yang terdampak.

Puncak protes terjadi pada 26 Juli 2026, ketika CJP mengumumkan penyelesaian aksi unjuk rasa setelah mendapatkan komitmen dari pemerintah terkait pencabutan tuntutan hukum terhadap para peserta. Gerakan ini didukung oleh tokoh-tokoh sosial, termasuk aktivis lingkungan Sonam Wangchuk, yang melakukan mogok makan selama 26 hari sejak 28 Juni sebagai bentuk protes moral. Ia mengumumkan penghentian aksi tersebut setelah pemerintah menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan persoalan secara damai dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban.

Dalam pernyataannya, Pradhan menyatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab secara moral atas kegagalan sistem yang mengakibatkan pembatalan ujian nasional dan pelaksanaan ulangan pada bulan Juni. Ia menekankan bahwa siswa tidak seharusnya menjadi korban atas kelalaian segelintir oknum, serta menolak upaya politisasi isu ini oleh pihak-pihak anti-nasional. Sebanyak lebih dari 10 siswa dilaporkan gugur akibat tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh kontroversi tersebut, menjadi pukulan berat bagi otoritas pendidikan.

Perdana Menteri Narendra Modi sebelumnya menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kebocoran soal akan dihukum tegas, namun tetap berupaya menyelesaikan krisis melalui dialog dengan CJP. Komitmen pemerintah untuk tidak menindaklanjuti kasus hukum terhadap peserta protes, serta janji penyediaan kompensasi, menjadi kunci penyelesaian damai. CJP menanti konfirmasi tertulis dari pemerintah dalam waktu dekat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak terdampak.