Netanyahu Dikaitkan Ubah Konteks Peringatan Intelijen Sebelum Serangan Hamas

Kendari, ıNarasikita - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diduga melakukan manipulasi terhadap dokumen resmi yang dirilis Februari, dalam konteks penyelidikan terhadap kesiapan keamanan sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Investigasi yang dilakukan oleh dua media lokal mengungkap perbedaan signifikan antara versi dokumen yang dipublikasikan oleh Netanyahu dengan catatan asli pertemuan, ringkasan kebijakan, dan kesaksian pejabat intelijen. Perubahan tersebut mencakup penghilangan informasi krusial serta penataan ulang narasi yang menggambarkan dirinya sebagai pihak yang pro-aksi militer, padahal catatan asli menunjukkan sebaliknya.

Dalam dokumen asli, Netanyahu justru tercatat menolak berbagai usulan operasi militer dan pembunuhan terarah terhadap pemimpin Hamas. Pada April 2023, Kepala Shin Bet Ronen Bar dan Kepala Angkatan Darat Herzi Halevi secara konsisten merekomendasikan tindakan tegas, termasuk operasi terbuka dan pembunuhan terarah, dengan alasan kesiapan militer dan ancaman yang semakin mengintai. Namun, Netanyahu menolak langkah tersebut, menilai bahwa Israel masih mempertahankan keseimbangan pencegahan yang kuat terhadap Hamas.

Pada bulan-bulan berikutnya, peringatan dari Bar terus menguat. Pada Agustus, ia menyatakan bahwa kapasitas pencegahan Israel terhadap Hamas mulai menurun, serta menekankan perlunya mengevaluasi opsi tindakan terhadap Gaza. Di akhir September, ia memperingatkan adanya "situasi keamanan yang serius" akibat kemungkinan konvergensi ancaman dari berbagai front. Meski begitu, Netanyahu tetap menetapkan prioritas menjaga ketenangan di wilayah tersebut selama masa liburan mendatang, menunjukkan ketidaksesuaian antara ancaman intelijen dan kebijakan strategis yang diambil.

Dokumen yang dirilis Netanyahu juga disebut menghapus rekomendasi untuk mengambil tindakan terhadap Hamas, meski dengan risiko eskalasi militer, serta mempertahankan penilaian intelijen yang menyebut peningkatan kemampuan Hamas secara moderat. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan keamanan negara, terutama dalam konteks kegagalan mencegah serangan besar-besaran yang menewaskan ratusan warga sipil dan menimbulkan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.