OJK Soroti Skema Pinjaman Tadpole karena Potensi Rugikan Konsumen

Kendari, ıNarasikita - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa skema pembiayaan dengan struktur pembayaran menurun, sering disebut sebagai tadpole atau kecebong, berpotensi merugikan konsumen jika tidak diterapkan secara transparan dan sesuai ketentuan. Skema ini menekankan angsuran lebih tinggi di awal, kemudian menurun secara bertahap, namun dalam praktiknya muncul dengan tenor sangat pendek, bahkan hanya 14 hari, yang menimbulkan kekhawatiran atas kemampuan konsumen membayar.

OJK menekankan bahwa penggunaan tenor pendek maupun struktur pembayaran khusus harus memenuhi kewajiban transparansi dan kesesuaian dengan kemampuan membayar peminjam. Hal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Lembaga Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya berfokus pada durasi atau bentuk angsuran, tetapi pada keseluruhan mekanisme dan perlindungan konsumen.

Ia menekankan bahwa seluruh informasi terkait kewajiban pembiayaan harus disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan tersedia sebelum kontrak disetujui oleh peminjam. Ini penting untuk mencegah praktek yang merugikan akibat kurangnya pemahaman dari konsumen. OJK menekankan bahwa penyelenggara layanan pinjaman daring harus memastikan konsumen memahami secara utuh seluruh kewajiban yang timbul dari produk pembiayaan.

Skema tadpole umumnya diterapkan oleh penyedia layanan pinjaman daring atau pinjol, yang mengacu pada bentuk kecebong—larva amfibi dengan kepala besar dan tubuh belakang yang mengecil—sebagai metafora dari struktur pembayaran yang lebih berat di awal dan semakin ringan seiring waktu. Meski secara desain mungkin terlihat menguntungkan, jika tidak diatur dengan baik, skema ini dapat menimbulkan tekanan finansial berlebihan pada peminjam, terutama yang memiliki kapasitas pembayaran terbatas.

OJK menegaskan bahwa keberhasilan sistem keuangan inklusif tergantung pada keseimbangan antara inovasi produk dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, semua pihak yang menyelenggarakan pembiayaan harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menerapkan praktik yang berkeadilan. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan digital.